Widya Michella
IDXChannel - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) merespons keputusan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang mengikuti jejak Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) menerima tawaran pengelolaan tambang batu bara dari pemerintah.
Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI Henrek Lokra kembali menegaskan, lembaganya tidak tertarik mengikuti jejak organisasi keagamaan yang menerima tawaran pengelolaan tambang. Hal itu sudah diputuskan setelah melakukan kajian internal.
"Setelah melalui pengkajian secara mendalam dan komprehensif, PGI tiba pada keputusan untuk tidak ikut melibatkan diri dalam dunia tambang, seandainya ditawari oleh pemerintah. Jelas sekali, masalah tambang ini bukanlah bidang pelayanan PGI dan tidak juga memiliki kemampuan di bidang ini. Ini benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI," kata Henrek, Senin (29/7/2024).
Selama ini, kata Henrek, aktif mendampingi korban-korban kebijakan pembangunan, termasuk korban usaha tambang. Jika menerima tawaran tersebut, maka hal itu menempatkan PGI berhadapan dengan dirinya sendiri sehingga kelak akan sangat rentan kehilangan legitimasi moral.
"Tentu PGI menghormati keputusan lembaga keagamaan yang akan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh Keputusan Presiden tersebut. Keterlibatan ormas keagamaan dalam tambang ini, jika dikelola dengan baik, juga hendaknya bisa menjadi terobosan dan contoh baik di masa depan dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan," katanya.
