Suparjo Ramalan
IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baik dapat memotong 60 persen pengeluaran nelayan. Hal ini terkait distribusi solar bersubsidi yang diberikan kepada nelayan.
Dia pun menawarkan agar para nelayan membentuk sebuah koperasi. Tujuannya mempermudah pendataan yang dilakukan PT Pertamina (Persero) untuk mendistribusikan solar bersubsidi.
Erick khawatir distribusi BBM subsidi Pertamina tidak tepat sasaran. Alih-alih bukan digunakan oleh nelayan, justru dipakai oleh korporasi atau perusahaan.
"Jangan sampai (solar bersubsidi) disalurkan, bukan buat nelayan tapi dipakai buat orang lain, akhirnya BBM bersubsidi dipakai (korporasi) yang besar-besar lagi," ungkap Erick, Selasa (19/7/2022).
Erick memang menuturkan komitmennya untuk mengoptimalkan seluruh kanal distribusi, baik daring maupun luring. Hal ini akan berdampak signifikan bagi peningkatan penyerapan hasil nelayan.
Di pendanaan, dia geram lantaran serapan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) nelayan hingga 2022 baru mencapai Rp 2,1 triliun. Padahal, total KUR yang dianggarkan pemerintah mencapai Rp 388 triliun.
Lalu, serapan PNM Mekaar pun baru menyentuh angka Rp1,6 triliun dari total alokasi yang disediakan pemerintah sebesar Rp 46 triliun.
Erick mengingatkan bahwa nelayan memegang peran penting bagi masa depan ekonomi dan kedaulatan pangan bangsa. Dia mencatat 54 persen asupan protein nasional merupakan kontribusi nelayan melalui produk ikan dan makanan laut lainnya.
Karena itu dia siap membangun ekosistem perikanan Indonesia lewat kolaborasi antara BUMN, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Erick juga bakal mendorong BUMN seperti Himbara, Perindo, Perinus, hingga PNM untuk terlibat dalam ekosistem tersebut.
Dia juga menyarankan para nelayan mulai mencari opsi lain dalam mencari ikan, salah satunya lewat budidaya. Hal ini sebagai alternatif dan langkah antisipatif dalam pencarian ikan di laut yang kerap diliputi ketidakpastian tangkapan.
"Sebagai negara maritim terbesar di dunia, bangsa kita tidak boleh memunggungi nasib nelayan. Bahkan, kita tidak bisa bicara soal kedaulatan pangan tanpa melibatkan peran nelayan. Karena itu BUMN tengah berjuang menciptakan ekosistem usaha yang berpihak pada kesejahteraan nelayan, terutama nelayan kecil dan tradisional," tutur dia.
(NDA)
