AALI
12150
ABBA
189
ABDA
6250
ABMM
3040
ACES
985
ACST
159
ACST-R
0
ADES
5800
ADHI
695
ADMF
8075
ADMG
179
ADRO
3120
AGAR
330
AGII
1985
AGRO
915
AGRO-R
0
AGRS
125
AHAP
62
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
157
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
935
AKRA
1015
AKSI
350
ALDO
895
ALKA
294
ALMI
294
ALTO
196
Market Watch
Last updated : 2022/05/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
541.79
-0.27%
-1.48
IHSG
6890.73
-0.34%
-23.41
LQ45
1013.70
-0.22%
-2.23
HSI
20079.32
-0.16%
-32.78
N225
26713.08
-0.13%
-35.06
NYSE
15290.38
1.69%
+254.51
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
876,842 / gram

NFT Masih Diperbincangkan, Kominfo Gencar Awasi Penggunaannya 

ECONOMICS
Iqbal Dwi Purnama
Senin, 17 Januari 2022 07:10 WIB
Kominfo mengingatkan para platfom transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan.
NFT (Ilustrasi)
NFT (Ilustrasi)

IDXChannel - Menyikapi fenomena pemanfaatan teknologi Non-Fungible Token (NFT) yang semakin populer beberapa waktu terakhir, Kementerian Kominfo mengingatkan para platfom transaksi NFT untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi mengatakan kedepan pihaknya akan mengawasi para penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang melakukan NFT. Hal tersebut baru diungkap setelah ramai menjadi perbincangan Gustaf AL Ghozali alias Ghozali Everyday (22) yang meraup cuan sekitar Rp1,5 miliar dari jual foto NFT.

"Menteri Kominfo telah memerintahkan jajaran terkait di Kementerian Kominfo untuk mengawasi kegiatan transaksi Non-Fungible Token (NFT) yang berjalan di Indonesia, serta melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan (Bappebti) selaku Lembaga berwenang dalam tata kelola perdagangan aset kripto," ujarnya pada pernyataan tertulis yang diterima MNC Portal, Minggu (16/1/2022).

Dedy menjelaskan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksananya, mewajibkan seluruh PSE untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. 

"Pelanggaran terhadap kewajiban yang ada dapat dikenakan sanksi administratif termasuk di antaranya pemutusan akses platform bagi pengguna dari Indonesia," sambung Deddy.

Deddy berharap masyarakat untuk dapat merespon tren transaksi NFT dengan lebih bijak sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum.

Selain itu Dedy juga meminta masyarakat agar terus meningkatkan literasi digital agar semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, dan kondusif.

"Kementerian Kominfo akan mengambil tindakan tegas dengan melakukan koordinasi bersama Bappebti, Kepolisian, dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk melakukan tindakan hukum bagi pengguna platform transaksi NFT yang menggunakan tersebut untuk melanggar hukum," pungkasnya.

(NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD