Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah memberikan perhatian dan perlakuan yang adil terhadap transportasi penyeberangan, setara dengan moda transportasi lainnya.
Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, hal ini penting mengingat peran penyeberangan sebagai salah satu tulang punggung konektivitas nasional di negara kepulauan. Namun, perhatian yang diberikan oleh pemerintah masih cenderung untuk infrastruktur transportasi di darat saja.
"Sudah selayaknya transportasi penyeberangan memperoleh perhatian pembangunan yang adil dan proporsional sebagaimana moda transportasi lainnya. Bukan meminta keistimewaan, tetapi perhatian yang sesuai dengan besarnya tanggung jawab penyeberangan dalam menyatukan negara kepulauan," ujar Khoiri dalam keterangan resmi, Selasa (18/8/2026).
Menurut dia, pemerintah perlu membangun lebih banyak pelabuhan dan dermaga untuk menghubungkan satu wilayah ke wilayah lain menggunakan kapal. Peningkatan kualitas transportasi penyeberangan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui peningkatan standar kapal dan kompetensi sumber daya manusia, tetapi juga dengan memperkuat infrastruktur pelabuhan.
Infrastruktur seperti dermaga, movable bridge, kapasitas beban, kedalaman kolam, breakwater, fasilitas sandar, navigasi, akses jalan, buffer zone serta fasilitas keselamatan dan penyelamatan dinilai harus berkembang mengikuti peningkatan kualitas kapal dan pertumbuhan trafik.
"Jangan sampai kita menuntut kapal semakin modern, sementara infrastrukturnya tertinggal. Kapal yang semakin baik membutuhkan pelabuhan yang semakin baik," ujar Khoiri.
Selain pembangunan infrastruktur, Gapasdap menekankan pentingnya membangun budaya keselamatan yang melibatkan seluruh pihak dalam ekosistem transportasi penyeberangan.
Menurut Khoiri, keselamatan tidak dapat hanya dibebankan kepada operator kapal. Regulator, pengelola pelabuhan, awak kapal, pemilik kendaraan, perusahaan logistik, pengemudi, pemilik barang, aparat penegak hukum, industri pendukung hingga pengguna jasa memiliki peran dalam menciptakan keselamatan.
Selayaknya moda transportasi pesawat, yang punya berlapis-lapis pemeriksaan keamanan untuk calon penumpang. Mulai dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah, pihak keamanan bandara, hingga operator penerbangan.
Menurut Khoiri, transportasi penyeberangan tidak dapat dipandang hanya sebagai moda transportasi pelengkap. Keberadaannya memiliki fungsi strategis dalam menghubungkan wilayah-wilayah yang dipisahkan oleh perairan sekaligus memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi barang antarpulau tetap berjalan.
"Jalan boleh berakhir di tepi laut, tetapi perjalanan Indonesia tidak boleh berhenti di sana. Kapal penyeberangan adalah ‘jembatan bergerak’ yang melanjutkan perjalanan orang, kendaraan dan barang antarpulau," katanya.
Dia menjelaskan, setiap hari layanan penyeberangan menopang mobilitas masyarakat sekaligus distribusi berbagai kebutuhan, mulai dari bahan pokok, hasil pertanian, produk industri, energi hingga komoditas lainnya.
Karena itu, gangguan terhadap operasional penyeberangan berpotensi memberikan dampak luas terhadap rantai pasok, logistik, pariwisata, industri, UMKM hingga harga kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan Indonesia tidak hanya berlangsung di daratan, tetapi juga membutuhkan konektivitas laut yang kuat untuk menghubungkan ribuan pulau. "Indonesia tidak hanya dibangun di daratan. Indonesia juga dibangun di atas laut yang menyatukan ribuan pulaunya," kata Khoiri.
(Dhera Arizona)
