AALI
9300
ABBA
290
ABDA
0
ABMM
2460
ACES
745
ACST
184
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
800
ADMF
8175
ADMG
176
ADRO
3250
AGAR
298
AGII
2250
AGRO
770
AGRO-R
0
AGRS
111
AHAP
100
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
158
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1555
AKRA
1185
AKSI
280
ALDO
730
ALKA
292
ALMI
308
ALTO
192
Market Watch
Last updated : 2022/08/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
544.69
-0.42%
-2.31
IHSG
7172.43
-0.2%
-14.12
LQ45
1022.99
-0.33%
-3.35
HSI
19773.03
0.05%
+9.12
N225
28930.33
-0.04%
-11.81
NYSE
0.00
-100%
-15734.11
Kurs
HKD/IDR 180
USD/IDR 14,820
Emas
835,878 / gram

Pangkas Birokrasi, PAN Dukung Jokowi Bubarkan Lembaga Negara Nonstruktural

ECONOMICS
Felldy Utama
Kamis, 17 Juni 2021 10:17 WIB
Politikus PAN, Guspardi Gaus, menyambut kebijakan Pemerintah melakukan pembubaran lembaga nonstruktural.
Pangkas Birokrasi, PAN Dukung Jokowi Bubarkan Lembaga Negara Nonstruktural. (Foto: MNC Media)
Pangkas Birokrasi, PAN Dukung Jokowi Bubarkan Lembaga Negara Nonstruktural. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspardi Gaus, menyambut kebijakan Pemerintah melakukan pembubaran lembaga nonstruktural. Diketahui, rencana itu telah diungkap oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB).

Menurut dia, pembubaran badan atau lembaga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Tak hanya itu, Guspardi melihat langkah ini dalam rangka menghindari terjadinya duplikasi antar-lembaga.

"Pertama, duplikasi terhadap tugas, wewenang dan sebagainya. Kedua, dalam rangka jangan memperpanjang birokrasi dan berbelit-belit. Ketiga adalah dalam rangka untuk melakukan efisiensi dan efektivitas," kata Guspardi di Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Guspardi berharap pembubaran lembaga/badan tak sembarang dilakukan begitu saja. Sebab, Lembaga yang mau dibubarkan dibentuk melalui UU, maka harus melewati berbagai tahapan.

Dalam hal ini, rencana pembubaran Badan dan lembaga itu harus dikaji dan dibahas bersama DPR karena perlu merevisi UU.

"Harus dikaji apakah lembaga ini diperlukan atau tidak dan lain-lain. Kalau ada duplikasi kenapa lembaga tersebut dipertahankan. Jadi bukan sekoyong-konyong dibubarkan. Itu dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan lainnya," ujarnya.

Legislator asal Sumatera Barat ini mengakui ada beberapa lembaga yang mempunyai kinerja kurang baik sehingga perlu di evaluasi untuk dibubarkan. Dia pun meminta masyarakat mendukung rencana pemerintah tersebut.

Selama kurun waktu 2014-2020, Presiden Joko Widodo telah membubarkan 33 LNS dan mengintegrasikan ke kementerian dan lembaga yang bersesuaian. Sementara itu, 19 lembaga negara lainnya akan dibubarkan pada 2021 karena terkait regulasi yang akan dibahas bersama DPR RI.

Lebih lanjut, dia menjelaskan proses pembubaran lembaga tak akan lama. Hal itu belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.

"Kan sudah banyak, sudah berapa itu yang dibubarkan. Sudah banyak. Intinya berdasarkan kesepakatan dengan DPR kalau lembaga itu dibentuk dengan UU," pungkas anggota Baleg DPR RI tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan kembali mengusulkan sejumlah lembaga negara untuk dihapus.

"Mudah-mudahan pertengahan tahun sampai akhir tahun akan kami ajukan ke DPR usulan badan-badan, lembaga yang mungkin bisa dihapuskan tapi harus dibahas bersama dengan DPR," ujar Tjahjo Kumolo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara Senayan Jakarta, Selasa (8/6/2021). (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD