AALI
8900
ABBA
230
ABDA
7075
ABMM
845
ACES
1415
ACST
252
ACST-R
0
ADES
1915
ADHI
1005
ADMF
8250
ADMG
163
ADRO
1315
AGAR
422
AGII
1125
AGRO
1135
AGRO-R
0
AGRS
470
AHAP
68
AIMS
380
AIMS-W
0
AISA
238
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3200
AKSI
535
ALDO
930
ALKA
244
ALMI
250
ALTO
382
Market Watch
Last updated : 2021/06/11 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
482.65
-0.44%
-2.14
IHSG
6095.50
-0.2%
-12.04
LQ45
901.64
-0.42%
-3.77
HSI
28842.13
0.36%
+103.25
N225
28948.73
-0.03%
-9.83
NYSE
0.00
-100%
-16620.00
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,188
Emas
866,552 / gram

Sebanyak 19 Lembaga Negara Akan Dibubarkan, Tjahjo: Agar Tidak Tumpang Tindih

ECONOMICS
Dita Angga/Sindo
Kamis, 10 Juni 2021 08:12 WIB
Tjahjo Kumolo, mengatakan tahun lalu pembubaran terhadap beberapa lembaga non struktural (LNS) berpayung hukum perpres dan Keppres sudah dilakukan.
Sebanyak 19 Lembaga Negara Akan Dibubarkan, Tjahjo: Agar Tidak Tumpang Tindih. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo, mengatakan tahun lalu pembubaran terhadap beberapa lembaga non struktural (LNS) berpayung hukum perpres dan Keppres sudah dilakukan. Dia mengatakan pembubaran tersebut sejauh ini tidak menjadi permasalahan.

Menurutnya kajian terhadap LNS perlu dilakukan agar dapat mewujudkan birokrasi ramping dan tidak tumpang tindih. Dia pun menyebut hal ini sebagai alasan untuk melakukan kajian terhadap LNS yang berpayung hukum undang-undang (UU).

“Maka dalam kerangka untuk mewujudkan birokrasi yang cepat mengambil keputusan, birokrasi yang ramping, birokrasi yang tidak tumpang tindih, tentunya wajar kalau pemerintah dalam hal ini KemenPANRB menginventarisasi beberapa badan dan lembaga yang diatur di bawah undang-undang untuk dilakukan evaluasi,” katanya dalam video yang dibagikannya, Kamis (10/6/2021).

Namun dia mengatakan evaluasi terhadap LNS di bawah UU akan berbeda dengan yang berpayung hukum keppres dan perpres.

"Ini harus pengkajian yang mendalam karena harus dikaji dan disampaikan kepada DPR. Dan akan dibahas revisinya kalau DPR setuju bersama dengan pemerintah tentunya akan kita bahas dengan baik,” ungkapnya.

Tjahjo menyebut hal ini untuk mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu juga dia menyebut tidak selalu lembaga dibubarkan tapi ada juga yang digabungkan dengan kementerian/lembaga yang ada

“Ini semata-mata percepatan pengambilan keputusan. Tidak hanya lembaga atau badan dibubarkan, bisa diintegrasikan dengan kementerian/lembaga atau badan karena ada yang tumpang tindih dan ada yang bisa dirampingkan,” pungkasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD