AALI
8475
ABBA
220
ABDA
6050
ABMM
4270
ACES
615
ACST
186
ACST-R
0
ADES
7200
ADHI
740
ADMF
8300
ADMG
169
ADRO
4100
AGAR
294
AGII
2220
AGRO
600
AGRO-R
0
AGRS
94
AHAP
103
AIMS
240
AIMS-W
0
AISA
176
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1620
AKRA
1405
AKSI
322
ALDO
670
ALKA
288
ALMI
388
ALTO
170
Market Watch
Last updated : 2022/10/06 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
534.27
-0.05%
-0.27
IHSG
7076.62
0.02%
+1.24
LQ45
1010.68
-0.09%
-0.95
HSI
18012.15
-0.42%
-75.82
N225
27311.30
0.7%
+190.77
NYSE
0.00
-100%
-14319.50
Kurs
HKD/IDR 1,934
USD/IDR 15,185
Emas
841,686 / gram

Sebanyak 19 Lembaga Negara Akan Dibubarkan, Tjahjo: Agar Tidak Tumpang Tindih

ECONOMICS
Dita Angga Rusiana
Kamis, 10 Juni 2021 08:12 WIB
Tjahjo Kumolo, mengatakan tahun lalu pembubaran terhadap beberapa lembaga non struktural (LNS) berpayung hukum perpres dan Keppres sudah dilakukan.
Sebanyak 19 Lembaga Negara Akan Dibubarkan, Tjahjo: Agar Tidak Tumpang Tindih. (Foto: MNC Media)
Sebanyak 19 Lembaga Negara Akan Dibubarkan, Tjahjo: Agar Tidak Tumpang Tindih. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Tjahjo Kumolo, mengatakan tahun lalu pembubaran terhadap beberapa lembaga non struktural (LNS) berpayung hukum perpres dan Keppres sudah dilakukan. Dia mengatakan pembubaran tersebut sejauh ini tidak menjadi permasalahan.

Menurutnya kajian terhadap LNS perlu dilakukan agar dapat mewujudkan birokrasi ramping dan tidak tumpang tindih. Dia pun menyebut hal ini sebagai alasan untuk melakukan kajian terhadap LNS yang berpayung hukum undang-undang (UU).

“Maka dalam kerangka untuk mewujudkan birokrasi yang cepat mengambil keputusan, birokrasi yang ramping, birokrasi yang tidak tumpang tindih, tentunya wajar kalau pemerintah dalam hal ini KemenPANRB menginventarisasi beberapa badan dan lembaga yang diatur di bawah undang-undang untuk dilakukan evaluasi,” katanya dalam video yang dibagikannya, Kamis (10/6/2021).

Namun dia mengatakan evaluasi terhadap LNS di bawah UU akan berbeda dengan yang berpayung hukum keppres dan perpres.

"Ini harus pengkajian yang mendalam karena harus dikaji dan disampaikan kepada DPR. Dan akan dibahas revisinya kalau DPR setuju bersama dengan pemerintah tentunya akan kita bahas dengan baik,” ungkapnya.

Tjahjo menyebut hal ini untuk mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu juga dia menyebut tidak selalu lembaga dibubarkan tapi ada juga yang digabungkan dengan kementerian/lembaga yang ada

“Ini semata-mata percepatan pengambilan keputusan. Tidak hanya lembaga atau badan dibubarkan, bisa diintegrasikan dengan kementerian/lembaga atau badan karena ada yang tumpang tindih dan ada yang bisa dirampingkan,” pungkasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD