IDXChannel- Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menanggapi soal wacana Pemerintah melalui Menteri Luhut Binsar Pandjaitan yang akan menyulap Aplikasi Peduli Lindungi sebagai pembayaran digital.
"Saya pikir ini usulan yang sebenarnya bagus. Memaksimalkan aplikasi Peduli Lindungi. Namun, perlu dilihat marwah dasar PL kan memberikan layanan tracing dan terkait dengan kesehatan di masa pandemi. Termasuk untuk masuk ke berbagai tempat, penerbangan, perjalanan dan lainnya karena juga ada sertifikat vaksin," kata Heru saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (28/9/2021).
Menurutnya, jika memang aplikasi Peduli ini akan lebih serius maka Pembayaran harus dibangun ekosistemnya. Sehingga, walaupun dipakai pembayaran harus pertama, berizin dari Bank Indonesia.
"Kemudian, perlu dilihat ekosistemnya yang terbentuk apa. Kalau PL mungkin arahnya adalah kesehatan. Bisa dipakai bila mana nanti ada vaksin gotong royong untuk booster. Harus diuji coba, masuk sandbox dan sebagainya," katanya.
Meski demikian, sebagai pengamat ia menyarankan kepada pemerintah untuk memfokuskan aplikasi Peduli Lindungi sebagai aplikasi terkait kesehatan.
"Namun ya saran saya sih fokuskan Aplikasi sebagai aplikasi terkait kesehatan dan menjawab persoalan terkait pandemi," tambahnya.
Sementara, jika pemerintah berhasrat membangun e-payment sendiri maka Indonesia harus belajar ke negara Tiongkok untuk bisa membangun turunan dan ekosistemnya.
"Jadi buat aplikasi e-commerce nasional dimana kemudian bisa dihadirkan pula e-payment atau e-walletnya. Kita perlu WeChat nya Indonesia," ungkapnya.
Dengan begitu, Pemerintah harus meningkatkan keamanan data di Aplikasi Peduli Lindungi melihat berbagai kasus kebocoran data yang terjadi belakangan ini.
"Kemarin kan sempat ramai soal sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo yang tersebar. Kalau penerobosan dilakukan ketika ada fungsi e-wallet atau e-payment ini dampaknya akan besar karena bisa merugikan konsumen. Dan bisnis e-payment kan dibangun berdasar trust,"pungkasnya. (TIA)