AALI
10225
ABBA
474
ABDA
0
ABMM
1650
ACES
1405
ACST
262
ACST-R
0
ADES
2540
ADHI
1095
ADMF
7875
ADMG
240
ADRO
1765
AGAR
344
AGII
1530
AGRO
2130
AGRO-R
0
AGRS
214
AHAP
64
AIMS
505
AIMS-W
0
AISA
232
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
900
AKRA
4650
AKSI
570
ALDO
755
ALKA
246
ALMI
240
ALTO
294
Market Watch
Last updated : 2021/10/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
513.30
0.5%
+2.54
IHSG
6656.94
0.47%
+31.24
LQ45
965.04
0.39%
+3.72
HSI
26038.27
-0.36%
-93.76
N225
29106.01
1.77%
+505.60
NYSE
17169.07
0.27%
+46.83
Kurs
HKD/IDR 1,818
USD/IDR 14,150
Emas
818,997 / gram

Wacana Luhut Sulap PeduliLindungi Jadi Alat Pembayaran, Pengamat: Tidak Nyambung!

ECONOMICS
Azfar Muhammad
Selasa, 28 September 2021 08:56 WIB
Memasukkan aplikasi pembayaran ke peduli lindungi terkesan memaksa
Wacana Luhut Sulap PeduliLindungi Jadi Alat Pembayaran, Pengamat: Tidak Nyambung! (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Menko Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan akan mencanangkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagai layanan pembayaran digital di Indonesia.  

Terkait hak itu, Pengamat ekonomi sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan wacana ini terkesan memaksa dan tidak nyambung. 

“Memasukkan aplikasi pembayaran ke peduli lindungi terkesan memaksa ya. Jadi itu sebenarnya kurang nyambung karena tujuan awalnya kan aplikasi ini untuk pendataan dan tracing covid-19,” kata Bhima saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (28/9/2021). 

Menurutnya jika aplikasi PeduliLindungi dipaksakan menjadi aplikasi untuk tujuan lain seperti pembayaran digital sebenarnya tidak efektif terlebih pemerintah telah memiliki aplikasi LinkAja.  

“Pertama, hanya karena pemerintah punya data jutaan orang yang mengunduh aplikasi peduli lindungi, belum tentu orang akan menjadikan aplikasi peduli lindungi sebagai aplikasi pembayaran,” ujarnya. 

Bhima mengaku aplikasi peduli lindungi memakan baterai dan data yang tinggi Kalau dijadikan ewallet misalnya, sehingga akan menjadi boros pemakaian baterainya.  

“Kedua, pemerintah kan sudah punya Link Aja, kenapa perlu buat lagi? Sebaiknya perbaikan dilakukan pada Link Aja ketimbang memaksa Peduli Lindungi jadi aplikasi pembayaran digital,” tambahnya. 

Ketiga, aplikasi pembayaran digital bisa diminati ketika terintegrasi dengan transaksi ekonomi, seperti e-commerce atau transportasi online. Peduli lindungi tidak punya integrasi dengan layanan ekonomi lain, maka akan sulit dijadikan e-wallet.  

“Tidak bisa berdiri sendiri, harus ada ekosistem nya. Keempat, keamanan data pengguna Peduli Lindungi yang existing harus benar-benar dijaga. Karena setiap ada kerjasama dengan pihak ketiga, baik dengan bank atau merchant maka risiko kebocoran data bisa semakin besar,” paparnya.  

Menurut dia, untuk pembayaran harus kerjasama dengan bank untuk top up atau kerjasama dengan e-commerce, itu harus dijaga pemanfaatan data pribadi dari pihak ketiga. 

Meski demikian, dirinya menyampaikan harapan dan saran bagi pemerintah untuk tidak menggunakan aplikasi kesehatan ini untuk keperluan komersialisasi. 

(SANDY)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD