Suparjo Ramalan
IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan perombakan Dewan Komisaris Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) merupakan langkah efisiensi, termasuk sejumlah pejabat kementerian yang dipercaya mengisi posisi dewan pengawas tersebut.
Dia menuturkan, rangkap jabatan pejabat kementerian di bank BUMN bagian dari keterpaduan kebijakan. Banyak program kementerian yang membutuhkan dukungan dari Himbara.
"Keberadaan perwakilan pemerintah dalam pemegang saham, seperti di BRI yang melibatkan Kementerian Koperasi dan UKM, serta di BTN yang melibatkan sektor perumahan, bertujuan untuk memastikan keterpaduan kebijakan,” ujar Erick saat ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Kamis (27/3/2025).
Namun, dia memastikan aspek pengawasan menjadi prioritas melalui berbagai lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).
"Seperti kita ketahui, berbagai program pemerintah membutuhkan dukungan dari bank-bank Himbara. Melalui RUPS di BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN,” kata dia.
