AALI
9825
ABBA
390
ABDA
0
ABMM
1435
ACES
1240
ACST
234
ACST-R
0
ADES
2970
ADHI
1040
ADMF
7700
ADMG
196
ADRO
1870
AGAR
320
AGII
1485
AGRO
2080
AGRO-R
0
AGRS
179
AHAP
76
AIMS
460
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
890
AKRA
4180
AKSI
414
ALDO
965
ALKA
242
ALMI
246
ALTO
272
Market Watch
Last updated : 2021/12/06 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
505.49
0.72%
+3.62
IHSG
6573.41
0.53%
+34.91
LQ45
945.70
0.72%
+6.77
HSI
23466.39
-1.26%
-300.30
N225
27924.96
-0.37%
-104.61
NYSE
16347.87
-0.77%
-127.38
Kurs
HKD/IDR 1,847
USD/IDR 14,395
Emas
827,268 / gram

Pelaku Perikanan Daerah Sulit Mengakses OSS, Bisa Berdampak pada Pendapatan Pemda

ECONOMICS
Tia Komalasari/IDXChannel
Jum'at, 26 November 2021 11:48 WIB
Pelaku usaha perikanan tangkap di sejumlah daerah kesulitan mengakes layanan Online Single Submission (OSS).
Pelaku usaha perikanan tangkap di sejumlah daerah kesulitan mengakes layanan  Online Single Submission (OSS). (Foto: MNC Media)
Pelaku usaha perikanan tangkap di sejumlah daerah kesulitan mengakes layanan Online Single Submission (OSS). (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pelaku usaha perikanan tangkap di sejumlah daerah kesulitan mengakes layanan Online Single Submission (OSS) atau sistim perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Investasi. Kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha adalah terkait teknis pembuatan akun OSS dan proses input persyaratan administrasi. 

Kementerian Investasi, KKP dan pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan OSS pada sub sektor perikanan tangkap di daerah. Jika tidak dibenahi, kondisi ini akan berdampak pada berhentinya operasional usaha penangkapan ikan yang izin daerah dan berkurangnya pendapatan daerah dari SIUP dan SIPI.

Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Muhamad Arifudin mengatakan bahwa hasil monitoring yang dilakukan oleh DFW di provinsi Papua dan Sulawesi Tenggara, saat ini terdapat sekitar 60 kapal ikan ukuran 10-29GT yang belum operasi karena keterlambatan izin. “Pelaku usaha atau pemilik kapal mengeluhkan sistim OSS yang belum familiar menyebabkan perizinan kapal penangkap ikan yang mereka urus terlambat dan belum keluar” kata Arif melalui keterangan tertulis, jumat (26/11/2021). 

Kondisi ini sudah berjalan selama satu tahun dan telah mempengaruhi iklim usaha perikanan didaerah. “Kedepan, pelaku usaha di daerah enggan berusaha di perikanan tangkap dan pendapatan daerah akan berkurang” kata Arif. Pihaknya meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi perlu melakukan sosialisasi, pendampingan dan penerbitan manual pelaksanaan OSS agar menjadi acuan pelaku usaha perikanan. 

Sementara itu, Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan meminta pemerintah memberikan perhatian dan meningkatkan asistensi kepada pelaku usaha perikanan skala kecil didaerah terutama terkait layanan perizinan. “KKP jangan salah fokus hanya kepada korporasi dan kapal besar yang jumlahnya hanya 1%, tapi juga bagaimana memastikan agar 99% atau 567.442 kapal ukuran dibawah 30GT mendapat layanan perizinan yang cepat” kata Abdi. Temuan DFW pada provinsi Papua dan Sulawesi Tenggara menggambarkan profil usaha perikanan tangkap skala kecil belum mendapat pelayanan optimal dari pemerintah. 

Abdi mengingatkan, KKP bahwa konsep perikanan terukur dan PNBP perikanan akan menemui rintangan dan tidak akan berjalan ketika sistim perizinan termasuk pendataan kapal daerah tidak ikut dibenahi. “Pendataan dan perizinan kapal daerah menjadi kunci perikanan terukur sebab kegiatan mereka massif dan berdampak pada penangkapan ikan. Sayannya keberadaan mereka selama ini tidak termonitor dengan baik” kata Abdi.  (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD