sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Pembelian Beras Dibatasi, JK Usul Masyarakat Konsumsi Ubi

Economics editor Widya Michella
04/10/2023 14:17 WIB
Jusuf Kalla (JK) mengusulkan masyarakat dapat mencari bahan makanan pokok lainnya seperti ubi. 
Pembelian Beras Dibatasi, JK Usul Masyarakat Konsumsi Ubi
Pembelian Beras Dibatasi, JK Usul Masyarakat Konsumsi Ubi

IDXChannel - Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menanggapi pembatasan pembelian beras 10 kilogram (kg) per hari di gerai ritel modern. Dia mengusulkan masyarakat dapat mencari bahan makanan pokok lainnya seperti ubi. 

"Alternatif makan ubi, makan apa untuk daerah tertentu. Mau gimana lagi seluruh dunia begini," kata Jusuf Kalla usai menghadiri Konferensi Agama dan Perubahan Iklim se Asia Tenggara yang digelar Majelis Hukama Muslimin (MHM) atau Muslim Council of Elders di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/10/2023).

Menurutnya, saat ini seluruh negara mengalami bencana kekeringan sehingga berimbas kepada daya produksi beras dalam negeri. Dia pun menilai Indonesia juga sulit meningkatkan produksi padi di dalam negeri akibat dampak kekeringan tersebut. 

"Waktu yang sulit sekarang ini. Jadi seluruh dunia alami, bukan hanya kita," ucapnya.

Namun dia optimistis pemerintah Indonesia dapat mencari alternatif untuk menangani masalah tersebut. Sebab beras merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. 

"Beras itu bahan pokok, kita enggak bisa kurangi makan, jadi walaupun dibatasi, tetap yang penting suplainya. Jadi kita akan usaha, jadi harus ada alternatif," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra menjelaskan, kondisi pasokan beras mulai turun karena para produsen atau distributor mulai enggan menjual produknya ke ritel modern. Itu karena jualan ke pasar modern perlu mengacu Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. 

Kebijakan HET untuk beras akan membebankan para produsen ataupun distributor ritel modern. Karena harga gabah sebetulnya memang sudah mahal karena saat ini tidak ada regulasi yang mengatur soal harga gabah.

Ombudsman pun mengusulkan kepada pemerintah untuk mencabut kebijakan HET terutama untuk beras premium. Kebijakan itu dikhawatirkan bakal berdampak sama dengan kasus kelangkaan minyak goreng yang terjadi beberapa waktu lalu.

(RNA)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement