AALI
10000
ABBA
212
ABDA
0
ABMM
825
ACES
1425
ACST
254
ACST-R
0
ADES
1640
ADHI
1050
ADMF
8000
ADMG
162
ADRO
1185
AGAR
414
AGII
1035
AGRO
880
AGRO-R
0
AGRS
545
AHAP
68
AIMS
510
AIMS-W
0
AISA
256
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
560
AKRA
3130
AKSI
755
ALDO
815
ALKA
240
ALMI
236
ALTO
326
Market Watch
Last updated : 2021/05/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
462.85
-1.35%
-6.35
IHSG
5833.86
-1.76%
-104.49
LQ45
869.49
-1.52%
-13.44
HSI
28194.09
0.59%
+166.49
N225
27824.83
-0.92%
-259.64
NYSE
16415.36
1.45%
+233.76
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,280
Emas
850,841 / gram

Pembentukan Dua Kementerian Baru, Pengamat: Biaya Anggaran Bakal Bengkak

ECONOMICS
Shifa Nurhaliza
Senin, 12 April 2021 10:17 WIB
Anggaran yang harus digelontorkan pemerintah untuk peleburan kedua Kementerian tersebut tidak sedikit, adanya perubahan numenklatur dan pos wakil menteri baru.
Pembentukan Dua Kementerian Baru, Pengamat: Biaya Anggaran Bakal Bengkak (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan restu pembentukan dua Kementerian baru yang diajukan Presiden Joko Widodo. Dua Kementerian baru tersebut adalah Kementerian Investasi, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

Kehadiran Kementerian investasi baru juga masih menantikan arahan dan aturan teknis lebih lanjut dari Presiden Jokowi, mengingat saat ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang digawangi oleh Luhut Binsar Pandjaitan dan badan khusus setingkat Kementerian yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dimana status Kepala BKPM yang dipegang Bahlil Lahadalia pun setara dengan pejabat Menteri. 

Independent of Development for Economic and Finance (Indef) pun menyoroti besarnya anggaran yang harus digelontorkan pemerintah dalam peleburan Kemenristek dan Kemendikbud. 

Ekonom indef Nailul Huda mengatakan anggaran yang harus digelontorkan pemerintah untuk peleburan kedua Kementerian tersebut tidak sedikit, adanya perubahan numenklatur dan pos wakil menteri baru. 

“Biaya yang dianggarkan pemerintah ke Kemendibud dan Ristek akan membengkak. Terjadi pasti karena perubahan numenklatur dan ada pos baru Wakil Menteri Kemendibudristek. Di sisi lain BRIN akan berdiri sendri. Di sini saya lihat, di masa pandemi kebijakan ini tidak akan efektif dan urgent di lakukan saat ini. Karena saat ini fungsi Kementerian sebelum digabung bisa berjalan sendiri-sendiri,” ungkap Ekonom indef, Nailul Huda dalam program Market Opening IDX Channel, Senin (12/4/2021). 

Selain itu, urgensi peleburan kedua kementerian juga patut dipertanyakan di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. Anggaran besar yang nantinya dikeluarkan untuk peleburan Kemendikbudristek, seharusnya bisa difokuskan untuk penanganan Covid-19. 

“Disini yang patut dipertanyakan adalah kebijakan yang akan diambil Kemendikbudristek apa akan mementingkan inovasi tech yang sudah berjalan? Bisa jadi dengan dia hanya berada di bawah Kementerian, kebijakan untuk riset inovasi dan tech tidak berjalan mulus, malah mundur,” beber dia.

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD