Kiswondari Pawiro
Politikus PAN ini menuturkan, besaran kuota calon ibadah haji sangat berpengaruh terhadap pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang akan dilakukan pemerintah. Perlu dibuat skenario kebijakan kuota jamaah haji yang ada berbagai kemungkinan dari pemerintah Saudi Arabia beradsarkan prosentase 100% seperti tahun 2019 dengan total 221 ribu jamaah, kuota kemungkinan adanya pembatasan atau 30% dan seterusnya sampai kemungkinan kuota 5%.
Isu krusial lainnya, sambung Yandri, mengenai pemenuhan prokes jamaah baik di dalam negeri Menkes selama di tanah suci. Menag dan Menkes juga perlu merumuskan kebijakan khusus mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dan prioritas vaksinasi untuk calon jamaah haji yang mendesak dilakukan.
“Hal tersebut mengungat pemerintah suadi arabia pada ibadah haji tahun ini mewajibkan adanya vaksinasi covid-19 untuk calon jamaah haji. Perlu ada kebijakan khusus karena dari segi usia mayoritas jamaah haji para lansia yang berisiko tinggi,” terang Yandri.
“Dan hambatan sebatan wilayah yang luas yang begitu luas di hampir seluruh kabupaten/kota yang kondisinya berbeda-beda. Calon jamaah haji banyak yg tinggal di daerah luar perkotaan maka Komisi VIII DPR mengharapkan kebijakan vaksinasi calon jamaah haji harus memenuhi aspek keadilan dan kehati-hatian,” tambahnya.
Tidak kalah penting, kata dia, merumuskan kebijakan dalam kepmen mengenai protokol kesehatan (prokes) selama penyelenggaraan ibadah haji, selama keberangkatan di Saudi Arabia maupun setelah pulang ke Tanah Air. Penyelenggaraan prokes seperti physical distancing perlu dirumuskan secara cermat untuk berbagai hal dan mengedepankan aspek ibadah haji.
