Michelle Natalia
Sehingga, menurut Fadli, tak ada dasar kuat saat ini pemerintah melakukan impor beras.
"Pertanyaannya, pemerintah didasarkan pada data apa dan siapa dalam mengambil kebijakan impor beras ini? Keputusan terkait kebijakan pangan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian Indonesia," tegasnya.
Public hearing secara komprehensif sangat diperlukan agar kebijakan pangan pemerintah tepat sasaran dan berpihak pada petani serta rakyat Indonesia.
"Pemerintah jangan alergi mendengar masukan dan melibatkan organisasi petani, organisasi usaha pertanian dan akademisi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pertanian. Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan kebijakan untuk tak lama kemudian dicabut atau direvisi, padahal sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani," ungkap Fadli.
Untuk HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan organisasi petani lainnya siap menjadi mitra diskusi dan memberikan masukan kepada Pemerintah terkait kebijakan pangan.
