Michelle Natalia
"HKTI secara tegas menolak kebijakan pemerintah untuk impor 1 juta ton beras yang merusak kehidupan petani yang tidak didasari data akurat serta tidak melibatkan stakeholder pertanian Indonesia dan mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan impor 1 juta ton beras," katanya.
HKTI meminta kepada pemerintah untuk menempatkan petani dan pertanian Indonesia sebagai basis kedaulatan dan kemakmuran bangsa, bukan sekadar komoditas dagang. HKTI juga meminta kepada Pemerintah untuk terbuka dan melibatkan secara aktif organisasi petani serta pemangku kepentingan pertanian Indonesia dalam perumusan kebijakan pangan nasional.
"Kami meminta kepada BULOG untuk menyerap secara aktif dan maksimal hasil produksi petani sesuai dengan HPP pada panen raya Maret-April 2021," pungkas Fadli. (RAMA)
