Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar pemerintah mencabut Hak Guna Usaha (HGU) para perusahaan sawit yang nakal dan menjadi penyebab minyak goreng langka.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman menyampaikan, sebaiknya pemerintah mencabut hak guna usaha (HGU) lahan perkebunan dan izin usaha perkebunan (IUP) dari pengusaha sawit yang mengancam boikot minyak goreng.
"Haruslah disadari bahwa kebon sawit seluas 9 juta hektar milik swasta sebenarnya adalah milik negara karena asalnya dari alih fungsi hutan atau pembebasan lahan atas ijin pemerintah, jadi semestinya para pengusaha harus taat dan patuh aturan dalam menjalankan bisnisnya serta tidak ada tempat untuk main ancam program pemerintah dalam," ujar Boyamin lewat keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (22/4/2022).
Ia menilai, dalam program subsidi minyak goreng, pemerintah telah berbaik hati mengganti biaya sehingga pengusaha tetap untung, pengusaha tetap tidak merugi. Maka dari itu, seharusnya pengusaha bisa koorperatif menjalankan program untuk rakyat ini.
"Janganlah air susu dibalas air tuba," ungkap Boyamin.
Mendengar pengungkapan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang telah menetapkan tersangka dugaan suap izin ekspor Crude Palm Oil/CPO, menurut Boyamin pemerintah harus tegas mencabut izin ekspor pengusaha CPO nakal itu.
"Selama ini Pemerintah telah memberikan fasilitas ekport kepada pengusaha CPO sehingga mereka telah memperoleh keuntungan ratusan trilyun sejak puluhan tahun yang lalu, namun justru saat rakyat kesusahan akibat ulah nakal mereka malah mengancam boikot program pemerintah," paparnya.
Terakhir, MAKI meminta pemerintah untuk mengambil alih kebun kelapa sawit dari pengusaha nakal untuk dialihkan kepada rakyat (koperasi) atau BUMN PTPN.
Pasalnya, kata Boyamin, pemerintah dalam memberikan izin alih fungsi hutan untuk jadi kebun sawit telah mendapat kecaman dari dunia internasional dengan tuduhan perusakan lingkungan dan deforestasi (penghilangan hutan) sehingga tahun kemarin pemerintah telah berusaha memperbaiki citra dengan program hijau.
"Niat baik pemerintah untuk memperbaiki citra malah mendapat balasan ancaman boikot mundur subsidi," imbuhnya.
Maka, atas hal ini, MAKI mendesak pemerintah untuk tegas mencabut HGU dan IUP pengusaha nakal dan kemudian diserahkan kepada koperasi rakyat dan BUMN untuk menciptakan kedaulatan pangan sehingga tidak akan terulang mahal dan langka minyak goreng. (RAMA)
