sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Pemerintah Diminta Alihkan Insentif Kendaraan Listrik Rp5 Triliun untuk Benahi Transportasi Publik

Economics editor Advenia Elisabeth/MPI
08/01/2023 16:00 WIB
Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menyebut insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp5 triliun untuk perbaikan dan pembenahan transportasi publik.
Pemerintah Diminta Alihkan Insentif Kendaraan Listrik Rp5 Triliun untuk Benahi Transportasi Publik. (Foto: MNC Media)
Pemerintah Diminta Alihkan Insentif Kendaraan Listrik Rp5 Triliun untuk Benahi Transportasi Publik. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno menyebut insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp5 triliun untuk perbaikan dan pembenahan transportasi publik.

Terutama untuk angkutan umum perkotaan maupun angkutan jalan perintis. "Hal itu lantaran mobilitas masyarakat terbesar di sektor transportasi darat," ujar Djoko dalam keterangan tertulis yang diterima MNC Portal Indonesia, Minggu (8/1/2023).

Lebih jauh Djoko menilai, di tahun politik ini anggaran sebesar itu dapat membantu mendongkrak popularitas anggota DPR yang mau mengikuti pilihan legislatif tahun 2024. Pasalnya, akan banyak masyarakat di daerah pemilihannya yang akan menikmatinya, jika di Dapil-nya diberikan program transportasi umum.

"Subsidi layanan transportasi di sektor transportasi darat masih perlu diperbanyak, mengingat mobilitas masyarakat terbesar di darat," katanya.

Dia pun menyotori  jumlah subsidi keperintisan sektor transportasi mengalami kenaikan di tahun 2023. Khususnya di sektor perkeretaapian. 

Pasalnya, sektor KA mendapat porsi yang cukup besar, yakni Rp 3,326 triliun. Angka tersebut merupakan hasil tambahan dari DIPA Kementerian Keuangan untuk Public Service Obligation (PSO). 

"Sektor perkeretaapian paling sedikit menerima subsidi untuk KA Perintis, yakni sebesar Rp 175,93 miliar. Namun mendapat porsi tambahan dari DIPA Kementerian Keuangan untuk PSO sebanyak Rp 3.326 triliun," kata

Ia memaparkan, kontrak PSO terbesar diberikan untuk pelayanan KRL Jabodetabek Rp 1,6 triliun (64,27 persen). Selanjutnya untuk KA Jarak Dekat Rp 466,2 miliar (18,29 persen).

Untuk KA Jarak Sedang Rp 216,7 miliar (8,50 persen), KRD Rp 152 miliar (5,97 persen), KRL Jogja-Solo Rp 53 miliar (2,11 persen), KA Jarak Jauh Rp 12,4 miliar (0,49 persen), dan KA Lebaran Rp 9,4 miliar (0,37 persen).

(FRI)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement