Felldy Utama
IDXChannel - Kemarau panjang yang tengah terjadi telah menyebabkan krisis air bersih di sejumlah daerah.
Pemerintah diminta bertindak cepat atas kondisi tersebut, lantaran persoalan ketersediaan air bersih dinilai merupakan salah satu hak dasar bagi setiap rakyat.
"Saya mendesak pemerintah untuk segera lakukan penanganan bagi daerah-daerah yang mengalami kekeringan, baik itu droping air bersih atau penyediaan infrastruktur penunjang lain," ujar Ketua DPR RI, Puan Maharani, Rabu (13/9/2023).
Pernyataan tersebut disampaikan Puan merespons sejumlah daerah yang mengalami krisis air bersih akibat wilayahnya kekeringan karena kemarau panjang.
Seperti tiga daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberlakukan status tanggap darurat kekeringan, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Jeneponto.
Beberapa wilayah lain yang mengalami krisis air bersih akibat kekeringan, seperti di Bangka Belitung, sejumlah daerah di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Bahkan Pemkab Bekasi juga telah menetapkan status keadaan siaga darurat bencana kekeringan karena sejumlah wilayah di daerahnya mengalami kekeringan.
Di Jawa Tengah, banyak daerah yang sudah masuk kategori awas atau merah bencana kekeringan. Puan pun menyoroti krisis air bersih di Kabupaten Sukoharjo yang menyebabkan 8.002 jiwa di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Weru, Bulu dan Tawangsari terdampak.
"Krisis air bersih di Sukoharjo adalah cerminan dari masalah yang lebih besar di Indonesia, yaitu ketidakseimbangan antara suplai air dan permintaan yang terus meningkat," tutur Puan.
Penyebab kekeringan disinyalir karena musim kemarau berkepanjangan, sehingga menyebabkan sumur-sumur cadangan air bersih warga mengalami krisis debit air.
Saat ini warga terdampak kekeringan di Sukoharjo mengharapkan droping air bersih guna menunjang aktivitas sehari-hari.
Puan meminta Pemerintah Daerah bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Kekeringan adalah bencana. Dengan sinergi yang baik dari semua elemen bangsa, diharapkan kesulitan warga bisa segera teratasi," ungkap Puan.
Berdasarkan keterangan BMKG, wilayah yang sedang mengalami musim kemarau meliputi Aceh, Sumatera Utara, sebagian besar Riau, sebagian besar Sumatera Barat, sebagian besar Bengkulu, sebagian besar Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Jawa hingga NTT.
Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, sebagian besar Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah bagian utara dan tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat dan Papua bagian selatan.
BMKG telah mengeluarkan peringatan untuk sejumlah wilayah di Indonesia yang masuk dalam kategori awas bencana kekeringan. Daerah-daerah tersebut adalah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan.
Puan menyadari, musim kemarau tahun ini yang lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya telah menyebabkan banyak warga menghadapi bencana kekeringan. Karenanya, Puan berharap Pemerintah dapat merespons cepat keluhan warga, terutama dalam pemenuhan air bersih.
"Bencana ini merupakan peringatan yang harus ditangani dengan serius. Kita harus bekerja keras bersama-sama untuk menghadapi perubahan iklim dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks," papar Puan.
Mantan Menko PMK ini menilai, bencana kekeringan menjadi gambaran nyata atas kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim, perubahan pola curah hujan, dan degradasi sumber air. Puan mengingatkan agar Pemerintah betul-betul menjalani program pendukung dalam mengatasi perubahan iklim.
"Dengan upaya yang tepat, Indonesia dapat melindungi air bersih sebagai aset berharga dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang memadai terhadap air bersih yang merupakan hak dasar setiap manusia," tandas Puan.
Di sisi lain, Puan menyebut potret kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia harus ditangani dengan peningkatan infrastruktur. Mengingat masih banyak daerah-daerah yang mengandalkan sumur tradisional sebagai sarana utama dalam mendapatkan air bersih.
"Alih-alih mengandalkan sumur-sumur tradisional yang tidak lagi mencukupi, pemerintah perlu melakukan perubahan besar dalam mengelola sumber daya air dan mengamankan akses air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia," urai Puan.
Puan juga mendorong Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk melakukan perubahan besar dalam mengelola sumber daya air dan mengamankan akses air bersih bagi seluruh penduduk Indonesia.
"Hal ini termasuk mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap kekeringan, meningkatkan infrastruktur penampungan air, dan menyusun rencana pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan," tegas Puan.
Dengan adanya upaya pencegahan dari Pemerintah, menurut Puan, hal tersebut akan mengurangi bencana krisis air yang merugikan warga. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir curah hujan yang semakin tidak stabil dan peningkatan intensitas kemarau telah mengubah lanskap air di Indonesia.
"Dengan langkah preventif yang efektif, kita dapat mengatasi tantangan ini dan memastikan semua warga Indonesia memiliki akses yang cukup terhadap air bersih," ungkap Puan.
Selain itu, Puan mengingatkan pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penghematan air, termasuk dengan praktik-praktik berkelanjutan lain yang juga perlu ditingkatkan. Sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk tak membuang-buang air apabila tidak diperlukan.
"Dengan pelibatan masyarakat itu sendiri dalam upaya konservasi air, kita berharap dapat upaya tersebut dapat membantu mengurangi tekanan pada sumber daya air dan menghindari krisis serupa di masa depan," pungkas Puan. (TSA)
