Dhera Arizona
Menurutnya, pemerintah perlu secara komprehensif mengurai sumber polusi udara di Jakarta sehingga tidak salah dalam menentukan kebijakan. “Jangan sampai solusi yang diterapkan justru tidak berefek apapun,” kata dia.
Menurut Trubus, masalah polusi udara di Jakarta harus ditangani dengan penerapan situasi kejadian luar biasa (KLB) menyusul dampak buruk yang diakibatkan oleh polusi udara. Penetapan status itu menjadi penting agar penanganannya menjadi cepat dan tepat.
Pemerintah, tutur dia, diminta untuk tidak mengulur waktu dengan membuat kebijakan seperti meminta ASN agar melakukan kerja di rumah atau WFH. “Itu menurut saya sia-sia. Pemerintah harus cepat membuat kebijakan yang tepat sasaran,” sambungnya.
Dia mencontohkan, dengan memberikan subsidi untuk angkutan umum karena polutan tertinggi dihasilkan oleh sektor trasnportasi. “Jangan melulu menyalahkan sektor ini dan itu, tapi solusinya justru tidak tepat,” tuturnya.
Akibat polusi udara di Jakarta, kata dia, bukan hanya kesehatan masyarakat yang terancam. “Tapi yang terancam juga kesejahteraan masyarakat,” kata Trubus.
Hal itu bisa terjadi jika pemerintah salah mengambil kebijakan karena menuding industri pembangkitan energi dan manufaktur sebagai penyebab utama polusi udara. “Pertumbuhan ekonomi akan terhenti gara-gara salah menerapkan solusi,” ucapnya.
Dia menegaskan, pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan kebijakan untuk mengatasi masalah polusi udara. Ini bertujuan agar masyarakat tetap bisa menjalankan roda perekonomian tanpa menghasilkan polutan.
"Dengan demikian, ekonomi akan tetap tumbuh, pelayanan publik tidak terganggu serta masyarakat yang sehat dan sejahtera," pungkasnya.
(YNA)
