Menurut dia, Kemenko Perekonomian menyadari bahwa dukungan dari IFC selaku lembaga pembangunan global terbesar yang berfokus pada sektor swasta di pasar negara berkembang, menjadi sangat strategis dalam merealisasikan peningkatan kapasitas pemda. Hal itu terutama dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah saat ini, serta untuk mendukung penguatan ekosistem pembiayaan infrastruktur daerah.
Melalui penandatanganan perjanjian kerja sama IFC dan Kemenko Perekonomian, kedua pihak berkomitmen memberikan pendampingan ke pemda untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam persiapan penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah. “Terutama terkait Standar Kinerja IFC dalam hal lingkungan dan sosial pada saat project screening,” ujarnya.
Pascapenandatanganan perjanjian itu, IFC akan membagikan pembelajaran serta international best practices terkait penerbitan municipal bond di berbagai negara. Ferry menuturkan, pihaknya yakin tambahan dukungan dari IFC ini akan semakin memperkuat ekosistem penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah.
Apalagi, ekosistem tersebut juga telah mendapat dukungan dari lembaga internasional lainnya seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), Millenium Challenge Account Indonesia (MCAI), United Nations Development Programme (UNDP), dan Commercial Law Development Programme (CLDP).
(Ahmad Islamy Jamil)