Kunthi Fahmar Sandy
IDXChannel - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Pemerintah Provinsi Papua terus menggencarkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan selama Ramadan dan Idulfitri 2026.
Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis menegaskan bahwa GPM merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di daerah, khususnya menjelang bulan puasa dan Idulfitri.
“Gerakan Pangan Murah ini kami laksanakan untuk memastikan masyarakat, khususnya di wilayah Papua, dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau sesuai harga acuan penjualan. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan,” ujarnya dalam keterangan pers Kamis (26/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, berbagai komoditas pangan strategis dijual sesuai harga acuan pemerintah dan lebih rendah dibandingkan harga pasar. Beras SPHP kemasan 5 kilogram dijual seharga Rp60.000 atau setara Rp12.000 per kilogram dengan total stok sekitar 1 ton.
Minyak goreng MinyaKita tersedia dengan harga Rp15.700 per liter sesuai HET sebanyak sekitar 360 liter, sementara gula konsumsi dijual Rp18.500 per kilogram sesuai HAP dengan stok sekitar 80 kilogram.
Selain itu, tersedia pula tepung terigu kemasan seharga Rp9.500 per kilogram, daging ayam ras Rp47.000 per kilogram, telur ayam ras Rp68.000 per tray, bawang putih Rp45.000 per kilogram, serta bawang merah Rp50.000 per kilogram, dengan jumlah stok yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai komoditas hortikultura seperti cabai dan sayur mayur juga disediakan dengan harga terjangkau.
Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen menyampaikan bahwa kondisi geografis Papua yang menantang menyebabkan biaya distribusi pangan relatif tinggi sehingga diperlukan intervensi pemerintah melalui program GPM.
“Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui Gerakan Pangan Murah. Program ini menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah dan perlindungan daya beli masyarakat, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri,” katanya.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di Papua.
Melalui pelaksanaan GPM secara berkelanjutan, pemerintah optimistis stabilitas harga dan pasokan pangan di Papua dapat terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang dan kebutuhan pokok tetap terpenuhi.
(kunthi fahmar sandy)
