"Sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau, kami memang mendukung kebijakan beliau dan telah memaklumi kebijakan itu," jelasnya.
Darto pun berharap, ada konsistensi dari kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian untuk merubah tata kelola sawit Indonesia serta memperbaiki tata kelola BPDP-KS yang selama ini hanya berpihak kepada golongan orang tertentu.
"Ini juga menjadi point kami saat bertemu Bapak Presiden di Istana Negara Jakarta pada tanggal 23 Maret 2022 untuk pembenahan regulasi dan BPDPKS. Jadi, sekali lagi, terima kasih Pak Presiden," tegas Darto. (TSA).
