Pemerintah Optimistis Investasi Capai Target Rp1.200 Triliun, Pengamat: Kondisinya Menantang

IDXChannel - Kementerian Investasi memiliki target untuk merealisasikan investasi sebesar Rp1.200 Triliun. Meski kondisi ekonomi sudah mulai pulih, namun sejumlah ketidakpastian masih membayangi.

Lantas, bisakah Indonesia mencapai target investasi tersebut?

Baca Juga:

BKPM: 78% Investasi Mangkrak

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, melihat kondisi seperti inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga BBM, dan kenaikan suku bunga acuan BI bakal memengaruhi Investor untuk masuk ke Indonesia.

"Target realisasi memang masih cukup menantang dengan adanya kondisi sekarang," kata Bhima saat dihubungi MNC Portal, Jumat (23/9/2022).

Baca Juga:

Tertarik Berinvestasi di Indonesia, Petinggi Petronas Temui Menteri ESDM

Kabar terbaru terkait kenaikan suku bunga BI sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,25% memang bertujuan  meredam inflasi. Namun, kenaikan suku bunga bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jika berbagai sektor menghadapi tekanan, bunga juga naik, maka keputusan realisasi investasi akan tertunda, konsumsi masyarakat akan melambat dan pertumbuhan ekonomi bisa meleset dari target," imbuh Bhima.

Baca Juga:

Aset 12 Kg Emas dari Kasus Investasi Bodong Dikembalikan ke Korban

Sehingga, menurutnya, investor bakal masih melihat perkembangan ekonomi suatu negara terlebih dahulu sebelum menanamkan modalnya. Permintaan yang terkoreksi menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi.

"Jadi Invetor mempresepsikan suku bunga naik adalah terjadi perlambatan terhadap perekonomian, jadi yang mau punya komitmen realisasi investasi bisa tertunda," kata Bhima.

"Banyak pengusaha untuk menunda ekspansi bisnisnya ketika suku bunga ini naik, sehingga target realisasi (investasi) memang masih cukup menantang," sambung dia.

Adapun Menteri Investasi Bahlil Lahadalia optimistis capaian Investasi tahun ini mencapai target Rp1.200 triliun.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menciptakan UU Cipta Kerja (UUCK) dengan merampingkan perizinan yang masih banyak dikeluhkan  investor asing.

"Pemangkasan prosedur, banyak negara G20 yang menyampaikan kepada kita untuk pentingnya ada pemangkasan sistem operasi yang bertele-tele dan tidak transparan," kata Bahlil dalam konferensi pers pada Pertemuan Tingkat Menteri Negara G20 secara virtual, Jumat (23/9/2022). (NIA)