Anggie Ariesta
IDXChannel - Pemerintah menegaskan keterbukaannya mengenai metodologi pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta siap menerima masukan dari berbagai akademisi untuk menyempurnakan sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini diselaraskan dengan upaya pemutakhiran data yang akan terus diperbarui, salah satunya memanfaatkan momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Tenaga Ahli Kementerian Sosial, Andi Kurniawan menjelaskan penggunaan DTSEN terbukti mampu memperluas jangkauan bansos kepada 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru. Untuk merespons dinamika kondisi ekonomi masyarakat di lapangan, pemerintah sedang merancang Dynamic Social Registry serta program digitalisasi bansos yang rencananya di-roll out oleh Presiden Prabowo pada Oktober 2026 dan diimplementasikan secara penuh pada Januari 2027.
"Pemerintah terbuka untuk menyempurnakan model-modelnya. Saya dari Kemensos juga sudah menyampaikan bagaimana memanfaatkan DTSEN untuk bantuan sosial, bagaimana dulu yang banyak tidak bisa mendapatkan bansos, sekarang ada 4,3 juta KPM baru kini mendapatkan bansos karena kita sudah menggunakan DTSEN,” kata Andi usai acara diskusi di Politeknis STIS, Jumat (11/9/2026).
Andi menambahkan, guna mengantisipasi masyarakat rentan yang belum terdata karena kendala teknologi atau usia, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai agen perlindungan sosial (perlinsos).
"Pemerintah sudah menginisiasi digitalisasi bansos yang kemungkinan oleh Presiden akan di-roll out di Oktober ini dan diimplementasikan di Januari 2027. Tantangannya adalah jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan tidak terdaftar. Maka pemerintah mendorong Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Siapa pun boleh jadi agen perlinsos,” ujar dia.
Sementara itu, Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data Badan Pusat Statistik (BPS), Setia Pramana menambahkan, penyusunan DTSEN ditopang oleh metodologi dan kajian akademik yang kuat. Pihaknya berencana menerbitkan buku panduan metodologi agar dapat ditelaah secara terbuka oleh kalangan akademisi dan publik.
"Ini menunjukkan bahwa seluruh kebijakan yang saat ini dibuat oleh pemerintah tidak hanya basisnya adalah 'oke dilakukan saja', tapi punya basis dasar akademik yang kuat. Tadi media minta kita untuk dibuka. Kita buka tadi metodologinya, bahkan kita akan membuat semacam buku bagaimana metode ini dilakukan sehingga para akademisi bisa melihat bagaimana metode itu dibentuk, dibuat, dan bagaimana kita secara bersama untuk bisa memperbaiki, meningkatkan kualitas," kata Setia.
Mengenai tenggat pemutakhiran data, Setia meluruskan fokus utama pemerintah adalah pemutakhiran data secara terus-menerus melalui berbagai kanal integrasi, termasuk memanfaatkan pengumpulan data lapangan dari Sensus Ekonomi 2026.
"Bukan perbaikan desil ya, pemutakhiran data sebenarnya. Bagaimana data itu dimutakhirkan. Ada proses yang dilakukan melalui beberapa kanal. Kanal di BPS data dimutakhirkan, kanal dari Kemensos dimutakhirkan,” kata dia.
(NIA DEVIYANA)
