AALI
8750
ABBA
226
ABDA
6025
ABMM
4470
ACES
650
ACST
193
ACST-R
0
ADES
7150
ADHI
760
ADMF
8500
ADMG
167
ADRO
3910
AGAR
296
AGII
2400
AGRO
620
AGRO-R
0
AGRS
100
AHAP
104
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
143
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1700
AKRA
1375
AKSI
328
ALDO
680
ALKA
286
ALMI
396
ALTO
178
Market Watch
Last updated : 2022/09/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
537.62
-0.34%
-1.81
IHSG
7112.45
-0.21%
-15.05
LQ45
1015.98
-0.41%
-4.21
HSI
17860.31
0.03%
+5.17
N225
26571.87
0.53%
+140.32
NYSE
0.00
-100%
-13797.00
Kurs
HKD/IDR 1,925
USD/IDR 15,125
Emas
794,741 / gram

Pemerintah Tutup RS hingga Klinik yang Berani Memanipulasi Harga PCR

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Rabu, 27 Oktober 2021 19:42 WIB
Pemerintah memastikan akan mencabut izin operasional pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit (RS), laboratorium, hingga klinik, bila memainkan tarif PCR.
Pemerintah Tutup RS hingga Klinik yang Berani Memanipulasi Harga PCR
Pemerintah Tutup RS hingga Klinik yang Berani Memanipulasi Harga PCR

IDXChannel - Pemerintah memastikan akan menutup atau mencabut izin operasional pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit (RS), laboratorium, hingga klinik, bila manajemen kedapatan memainkan tarif tertinggi tes PCR. Adapun harga PCR yang ditetapkan saat ini sebesar Rp275.000 untuk Jawa dan Bali. 

Sementara, daerah di luar Jawa dan Bali senilai Rp300.000. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Abdul Kadir menyebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pemberlakuan harga tes PCR tersebut.

Sebelum sanksi penutupan diambil, pemda terlebih dahulu melakukan pembinaan terhadap manajemen dari RS terkait. Namun, kasus manipulasi harga PCR kembali ditemukan, maka opsi pencabutan akan dilakukan. 

"Bilamana, ada laboratorium yang memainkan harga atau tidak mengikuti ketetapan Surat Edaran kita pada hari ini, maka tentunya kami meminta dinas kesehatan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, sekaligus bila mana ternyata pembinaan itu kita gagal untuk memaksa mereka untuk mengikuti tarif kita, maka sanksi terakhir adalah bisa dengan melakukan penutupan laboratorium atau pencabutan operasional," ujar Abdul, Rabu (27/10/2021). 

Abdul juga menjelaskan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan investigasi ihwal ketersedian alat PCR atau bahan habis pakai. Hasilnya, tidak terjadi kelangkaan peralatan PCR. 

Artinya, semua peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan tes swab kini terpenuhi di pasar. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi rumah sakit tidak melayani kebutuhan PCR. 

"BPKP sudah melakukan investigasi di lapangan terkait ketersedian alat, ketersedian barang habis pakai yang saat ini tersedia di pasar Indonesia. Dan kita bisa menjamin alat-alat juga barang habis pakai itu tersedia, dengan demikian tidak ada alasan bagi RS dan laboratorium kesehatan tidak melakukan pemeriksaan PCR," kata dia. (NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD