IDXChannel - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi pada semester II-2025 (Juli-Desember). Stabilitas politik hingga inflasi yang terjaga menjadi modal penting bagi perekonomian nasional.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tengah berupaya mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal lewat insentif hingga pembukaan lapangan kerja. Persoalan ini dinilainya menjadi prioritas pemerintah.
“Mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah, tadi kami sampaikan kalau deregulasi dilanjutkan di beberapa industri di Jawa, itu akan bisa meningkatkan 100 ribu lebih tenaga kerja ini sedang kita siapkan,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Pernyataan Airlangga tersebut menanggapi tuntutan rakyat pasca aksi demonstrasi pada pekan lalu. Sejumlah elemen membuat 17+8 tuntutan rakyat kepada pemerintah hingga DPR untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Airlangga juga menyinggung soal perlindungan terhadap buruh. Dia menyebut pemerintah terbuka untuk berdialog dengan serikat buruh untuk mencari solusi upah minimum dan praktik outsourcing. Dia juga menyebut, fasilitas ketenagakerjaan bagi pekerja dengan kontrak satu tahun.
Dia menilai, kondisi makro dan mikro ekonomi tetap baik meski sempat diguncang gelombang protes dan gejolak politik. Pasar modal juga tidak terlalu terdampak yang mengindikasikan kepercayaan investor terhadap ekonomi RI.
“Indikator secara makro baik, secara mikro selama pasca kejadian stock market (pasar saham) juta turunnya relatif tipis, dan sudah rebound (bangkit) kembali," ujarnya.
“Dari sisi rupiah juga kuat di Rp16.400 bahkan secara makro itu baik, tinggal beberapa program itu akan dilakukan penebalan terhadap program yang diberikan masyarakat. Artinya kita memiliki program yang dinikmati oleh baik itu kelas menengah itu akan kita terus tebalkan,” katanya.
Airlangga menambahkan inflasi juga terkendali di angka 2,31 persen, bahkan sempat terjadi deflasi pada Agustus 2025 secara bulanan. Kondisi ini memberi peluang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat kredit.
“Dengan suku bunga yang lebih rendah, harapannya kredit bisa lebih didorong agar sektor riil bergerak dan lapangan kerja tetap terjaga,” ucapnya.
Airlangga juga menekankan pentingnya penebalan program stimulus untuk melindungi masyarakat kelas menengah ke bawah. Beberapa program yang dimaksud antara lain insentif PPh ditanggung pemerintah bagi pekerja bergaji di bawah Rp10 juta yang telah dinikmati oleh 1,7 juta orang, dukungan padat karya sektor tertentu, serta subsidi kredit usaha rakyat (KUR) dan program renovasi rumah.
(Rahmat Fiansyah)