Selfie Miftahul Jannah
IDXChannel - Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Evaluasi tata kelola dilakukan pada seluruh proses penempatan dan perlindungan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan kebijakan penempatan dan perlindungan pekerja migran yang komprehensif.
“Kami terus melakukan evaluasi proses penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dari hulu hingga hilir, sehingga kami dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dalam melakukan pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran kita,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker.
Ida Fauziyah menjelaskan, evaluasi yang dilakukan diantaranya mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, kemudahan administrasi pendaftaran dan penempatan pekerja migran, pengembangan sistem SIAPkerja sebagai sistem terpadu secara end-to-end, yakni terintegrasi dengan berbagai sistem yang mengelola penempatan dan perlindungan pekerja migran, maupun sistem lain terkait WNI di luar negeri.
Kemudian, evaluasi juga dilakukan pada kemudahan akses biaya penempatan, peningkatan keterampilan pekerja migran, optimalisasi perlindungan pekerja migran Indonesia, optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Mall Layanan Publik.
