Muhammad Refi Sandi/MPI
IDXChannel - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) menegaskan pembangunan hunian DP Nol Rupiah tidak dianggarkan dalam RAPBD 2023.
Kepala DPRKP DKI Sarjoko lebih lanjut menjelaskan bahwa pembangunan hunian DP Nol Rupiah akan dibiayai dari pihak pengembang.
"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP Nol Rupiah tidak menggunakan dana APBD (2023) tetapi dibiayai oleh pengembang (bisa BUMN, BUMD atau pihak swasta)," ujar Sarjoko saat dikonfirmasi awak media, Kamis (3/11/2022).
Sarjoko menambahkan Pemprov DKI tetap menganggarkan dana fasilitas pembiayaan perolehan rumah (FPPR) dalan RAPBD 2023 sebagai investasi non-permanen untuk mempermudah masyarakat penerima manfaat memiliki hunian DP Nol Rupiah melalui skema perbankan atau KPR.
"Dana FPPR yang sudah dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp550 miliar," ucapnya.
"Dan sudah tersalurkan sebanyak Rp254,8 miliar (dari Rp 550 miliar) untuk 948 penerima manfaat program DP Rp 0," tambahnya.
Lebih lanjut, Sarjoko menjelaskan dari dana Rp550 miliar di BLU UPDP itu, tersisa Rp295,2 miliar yang bakal dipakai untuk bantuan pembiayaan kepada 480 penghuni Gedung Swasana Pondok Kelapa dan 868 penghuni Gedung Kanaya Pondok Kelapa.
Nantinya DPRKP DKI mengusulkan FPPR dalam RAPBD 2023 senilai Rp176 miliar yang tengah dalam tahap pembahasan dengan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.
"Sedangkan, usulan dan FPPR untuk (APBD) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 176 miliar," tuturnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sarjoko membeberkan tidak ada lagi anggaran pembangunan rumah DP Nol Rupiah dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2023 mendatang.
"Bahwasannya pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP nol," kata Sarjoko dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di Grand Cempaka Resort, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/11/2022) malam.
Sarjoko menambahkan Dinas PRKP DKI mengusulkan pagu indikatif Rp1,22 triliun yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewa (Rusunawa). Termasuk pembangunan Rusunawa di Jalan Margasatwa, Cilandak, Jakarta Selatan.
