AALI
8825
ABBA
238
ABDA
6025
ABMM
4340
ACES
635
ACST
196
ACST-R
0
ADES
7400
ADHI
760
ADMF
8550
ADMG
167
ADRO
3880
AGAR
302
AGII
2350
AGRO
625
AGRO-R
0
AGRS
100
AHAP
107
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
147
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1580
AKRA
1305
AKSI
320
ALDO
700
ALKA
290
ALMI
408
ALTO
172
Market Watch
Last updated : 2022/09/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
535.52
-1.18%
-6.39
IHSG
7090.99
-1.22%
-87.59
LQ45
1013.74
-1.16%
-11.90
HSI
17964.23
0.17%
+30.96
N225
26452.79
-2.58%
-701.04
NYSE
13796.99
-2.26%
-319.60
Kurs
HKD/IDR 1,914
USD/IDR 15,031
Emas
792,736 / gram

Pemprov DKI Resmi Tidak Perpanjang Bansos Tunai Rp300 Ribu, Ini Penyebabnya

ECONOMICS
Dominique Hilvy Febriani
Kamis, 23 September 2021 19:07 WIB
Pemprov DKI resmi tidak memperpanjang penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa PPKM senilai Rp300 ribu per bulan.
Pemprov DKI Resmi Tidak Perpanjang Bansos Tunai Rp300 Ribu, Ini Penyebabnya(Dok.MNC Media)
Pemprov DKI Resmi Tidak Perpanjang Bansos Tunai Rp300 Ribu, Ini Penyebabnya(Dok.MNC Media)

IDXChannel - Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari menyatakan bahwa Pemprov DKI resmi tidak memperpanjang penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa PPKM senilai Rp300 ribu per bulan ke warga. Keputusan ini seiring dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Kalau BST COVID-19 kementerian pusat sudah tidak ada, jadi kita ikut pemerintah pusat," kata Premi di Balai Kota DKI Jakarta (23/9/2021).

Sementara itu, Premi mengatakan Kementerian Sosial tetap menyalurkan bantuan bagi warga yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Bu Mensos bilang hanya bansos PKH dan BPNT," tandasnya.

Menurutnya, bansos tunai yang selama ini disalurkan kepada penerima manfaat berasal dari APBD DKI dan APBN milik Kemensos. Ia mengaku bahwa pemprov DKI belum memastikan rencana terkait penyaluran bansos tunai sendiri.
"Kita tunggu kebijakan pemerintah pusat, itu kan dari pusat. Itu kan satu program satu Kemensos, satu APBD, kalau Kemensos-nya nggak ada berarti DKI-nya juga nggak ada," ujarnya.

Informasi sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) resmi tidak memperpanjang Bantuan Sosial Tunai (BST). Bantuan sosial yang diluncurkan pada 2020 ini pada awalnya merupakan upaya pemerintah meringankan beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Progam BST yang menyasar 10 juta KPM terakhir disalurkan PT Pos Indonesia pada Mei dan Juni 2021. Di mana setiap penerima mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp300.000/bulan/Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, BST masuk ke dalam bansos khusus yang memiliki karakteristik berbeda. "BST ini dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BST diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seiring tingginya angka penularan virus saat itu,” ucap Risma dikutip pada laman resmi Kemensos,Kamis (23/9/2021)

Risma mengatakan saat ini pemerintah telah melonggarkan aktivitas sejalan dengan menurunnya angka penularan virus Covid-19 di Indonesia. Saat ini ekonomi sudah mulai bergerak dan masyarakat dapat kembali produktif. Kendati demikian, Risma terus memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap menjadi fokus perhatian Kemensos. “Masyarakat miskin dan rentan tetap akan kami bantu,” katanya

Risma menguraikan masyarakat dapat melaporkan diri ke perangkat pemerintah daerah terkait, seperti dinas sosial, kelurahan/desa, atau RT/RW, bila merasa layak mendapatkan bantuan. Atau memanfaatkan fitur “usul” dan “sanggah” pada situs cekbansos agar masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk dipertimbangkan kelayakannya menerima bansos.

Sebagai upaya menjangkau bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi, Kemensos mengalokasikan bantuan BPNT PPKM kepada 5,9 juta KPM dengan anggaran Rp7,08 triliun. Alokasi 5,9 juta KPM penerima bansos BPNT merupakan usulan dari daerah. “Bisa saja nanti masuk sebagai peserta BPNT/Program Sembako. Tapi indeksnya Rp200.000,”ucapnya.

Selain dari Kemensos, masyarakat juga masih bisa mendapatkan berbagai bantuan dari kementerian lain dan juga pemerintah daerah. Bantuan yang masih belanjut tersebut di antaranya Kartu Prakerja, subsidi listrik, bantuan langsung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan sebagainya.
 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD