Pasalnya, menurut Fabby, pelaksanaan program tersebut di lapangan sangat erat kaitannya dengan momen tahun politik yang bakal terjadi dalam satu tahun ke depan.
Fabby menilai bahwa program pembagian rice cooker gratis sangat rawan penyelewengan, sehingga dengan mudah dapat dipolitisasi oleh oknum-oknum di lapangan yang tidak bertanggung jawab.
"Kalau soal politisasi, semua (program) bisa dipolitisasi. Kan harus ada aspek governance tertentu dong," ungkap Fabby.
Fabby menjelaskan, pemerintah saat ini memang masih memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan seluruh tugasnya hingga 19 Oktober 2024 mendatang.
Karenanya, apa pun yang ingin dilakukan oleh pemerintah saat ini pada dasarnya masih berada dalam koridor dan tidak melanggar aturan.