Kunthi Fahmar Sandy
IDXChannel - Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur pendirian holding BUMN ultra mikro harus segera dilakukan, guna mempercepat sinergi dan digitalisasi perusahaan negara yang akan banyak membantu pelaku usaha di segmen paling bawah tersebut.
Pendapat tersebut dikemukakan Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Satria Aji Imawan. Menurutnya, pembentukan holding yang melibatkan beberapa perusahaan pelat merah dibutuhkan guna meningkatkan integrasi serta efektifitas kerja BUMN.
"Ini akan membuat konsolidasi BUMN jadi lebih rapi. Saya setuju kalau regulasi (PP) itu perlu diformulasikan secara cepat karena saat ini kita punya banyak BUMN," kata Aji, Selasa (13/4/2021).
Menurutnya, ada sejumlah manfaat positif dari pembentukan holding yang akan dilakukan pemerintah.
Pertama, holding membuat proses digitalisasi BUMN menjadi lebih cepat diselesaikan. Perusahaan negara juga bisa menjadi lebih teratur dan menyatu dalam menjalankan perannya sebagai perusahaan berorientasi bisnis dan pemberdayaan masyarakat.
