Suparjo Ramalan
IDXChannel - Sistem pengelolaan keuangan desa di Indonesia dinilai masih belum berjalan efektif dan membutuhkan pembenahan segera. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ketidakefektifan tersebut terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pengelolaan aset termasuk regulasi penatausahaan.
Selain itu, sistem inventarisasi di desa juga belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pun, belum tersedianya petunjuk teknis atau juknis pengawasan pengelolaan keuangan desa yang komprehensif maupun yang tematik juga menjadi masalah tersendiri yang harus dicarikan solusinya.
"Hal ini yang harus dipikirkan dan dikerjakan secara kolaboratif agar pengawasan desa bisa efektif," ujar Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Daerah, Raden Suhartono, Jumat (20/5/2022).
Raden mengatakan, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan berdampak signifikan pada masyarakat, tak terlepas dari berbagai tantangan.
"Hal ini yang harus dipikirkan dan dikerjakan secara kolaboratif agar pengawasan desa bisa efektif," katanya.
