AALI
8525
ABBA
580
ABDA
0
ABMM
1480
ACES
1350
ACST
250
ACST-R
0
ADES
2940
ADHI
880
ADMF
7675
ADMG
220
ADRO
1335
AGAR
370
AGII
1300
AGRO
2390
AGRO-R
0
AGRS
254
AHAP
63
AIMS
344
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
3880
AKSI
430
ALDO
720
ALKA
238
ALMI
242
ALTO
322
Market Watch
Last updated : 2021/09/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
459.02
0.03%
+0.16
IHSG
6133.25
0.38%
+23.30
LQ45
862.44
-0.03%
-0.26
HSI
24920.76
1.03%
+252.91
N225
30500.05
0.58%
+176.71
NYSE
16576.77
-0.3%
-50.11
Kurs
HKD/IDR 1,825
USD/IDR 14,220
Emas
805,205 / gram

Data Tumpang Tindih, BPKP Ungkap 30 Persen Bansos Belum Disalurkan

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Rabu, 15 September 2021 13:17 WIB
BPKP mencatat penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran wajar terjadi karena sering terjadi perubahan data di lapangan.
Data Tumpang Tindih, BPKP Ungkap 30 Persen Bansos Belum Disalurkan(Dok.MNC Media)

IDXChannel - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran wajar terjadi karena sering terjadi perubahan data di lapangan. Bahkan, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut setidaknya ada 20 persen hingga 30 persen keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bansos. Hal itu karena terjadi perubahan data.

Meski demikian, pihaknya terus mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) dan pihak terkait untuk bersama-sama memperbaiki data-data yang mengalami perubahan. 

"Itu akan selalu ada, akan selalu kita perbaiki. Dan masalah data ini akan selalu kita perbaiki karena akan berubah. Karena itu biasa saja itu yang 20 persen, 30 persen yang belum tersalurkan. Yang kita perbaiki itu lebih dari itu sekitar 50 persen," ujar Ateh saat ditemui di kawasan BPKP, Rabu (15/9/2021). 

Baru-baru ini, kata dia, Kemensos mengantongi 5,9 juta data baru penerima bansos setelah dilakukan perbaikan. Ateh mengaku, sejak Covid-19 berdampak pada pendapatan masyarakat, terjadi penyesuaian data bansos. 

"Kalau data bansos memang dari dulu itu memang data yang 2012, kita cleansing itu, kita perbaiki itu, terus seiring dengan Covid-19 ini tambah terus data ini, data baru ini pasti ada. Istilahnya yang tadi gak masuk dalam PKM, kini muncul baru, misalnya pedagang warung, pedagang kaki lima, inikan terus berubah. Setiap hari data-data itu terus berubah," ungkapnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masalah akurasi data yang dimiliki pemerintah. Menurutnya hal ini masih menjadi persoalan hingga hari ini.

Kepala Negara mengutuk hal itu karena dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran menjadi tak cepat. 

"Menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” katanya saat peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, beberapa waktu lalu. 

Dia juga menyebut data-data lain juga perlu diperbaiki. Apalagi seringkali data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya.  

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD