Suparjo Ramalan
IDXChannel - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran wajar terjadi karena sering terjadi perubahan data di lapangan. Bahkan, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut setidaknya ada 20 persen hingga 30 persen keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bansos. Hal itu karena terjadi perubahan data.
Meski demikian, pihaknya terus mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) dan pihak terkait untuk bersama-sama memperbaiki data-data yang mengalami perubahan.
"Itu akan selalu ada, akan selalu kita perbaiki. Dan masalah data ini akan selalu kita perbaiki karena akan berubah. Karena itu biasa saja itu yang 20 persen, 30 persen yang belum tersalurkan. Yang kita perbaiki itu lebih dari itu sekitar 50 persen," ujar Ateh saat ditemui di kawasan BPKP, Rabu (15/9/2021).
Baru-baru ini, kata dia, Kemensos mengantongi 5,9 juta data baru penerima bansos setelah dilakukan perbaikan. Ateh mengaku, sejak Covid-19 berdampak pada pendapatan masyarakat, terjadi penyesuaian data bansos.
"Kalau data bansos memang dari dulu itu memang data yang 2012, kita cleansing itu, kita perbaiki itu, terus seiring dengan Covid-19 ini tambah terus data ini, data baru ini pasti ada. Istilahnya yang tadi gak masuk dalam PKM, kini muncul baru, misalnya pedagang warung, pedagang kaki lima, inikan terus berubah. Setiap hari data-data itu terus berubah," ungkapnya.
