Suparjo Ramalan
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masalah akurasi data yang dimiliki pemerintah. Menurutnya hal ini masih menjadi persoalan hingga hari ini.
Kepala Negara mengutuk hal itu karena dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran menjadi tak cepat.
"Menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” katanya saat peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, beberapa waktu lalu.
Dia juga menyebut data-data lain juga perlu diperbaiki. Apalagi seringkali data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya.
(IND)
