Suparjo Ramalan
Kadin mengingatkan bahwa tidak ada pemaksaan kepada perusahaan dan badan usaha untuk berpartisipasi dalam vaksinasi berbayar tersebut. Artinya, vaksinasi gotong royong hanya bersifat opsional.
Meski begitu, Rosan menginginkan agar perusahaan tetap mengambil opsi vaksin berbayar. Alasannya, untuk membantu pemerintah untuk menekan biaya vaksin dan mempercepat membentuk kekebalan tubuh warga Indonesia.
"Kalau mau ikut gratis silahkan kalau ringankan beban pemerintah silakan karena vaksin nga hanya sekali, bisa tiap tahun vaksin, kita selam dunia usaha punya kemampuan, masa semua beban ke pemerintah dengan (anggaran) Rp 77 triliun," tutur dia.
Terkait harga vaksin, sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga industri hotel dan restoran menilai tarif vaksinasi mandiri terlalu mahal. Bahkan, tidak semua pengusaha bisa berpartisipasi dalam skema pembiayaan tersebut.
"Kemahalan, tidak mampu usaha UMKM. Mereka akhirnya lebih pada melaksanakan protokol kesehatan saja," kata Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun.
