Atikah Umiyani
Dengan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, lanjutnya, pertumbuhan ekonomi akan sustain kalau kemiskinan bisa terus dikurangi dan daya beli masyarakat ditingkatkan.
Data statistik tahun 2024 menunjukkan angka kemiskinan 9,03 persen, atau sekitar 25 juta orang.
Tetapi, lanjut Ajib, ada fakta menarik lain yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang.
"Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang," kata Ajib.
Ajib menyebutkan Presiden Prabowo sudah mempunyai program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita, di mana dari 8 program unggulan, lima di antaranya tentang ekonomi.
Sehingga Prabowo sudah sangat memahami bahwa masalah dan tantangan ke depannya adalah tentang masalah perekonomian. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah reformasi ekonomi struktural untuk bisa menjadi jalan keluar dari permasalah tersebut.
Tak hanya itu, dibutuhkan pula serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur.
"Indonesia mempunyai narasi besar menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo juga mempunyai target pertumbuhan ekonomi yang agresif mencapai 8 persen. Hal ini bisa tercapai, ketika jajaran kabinetnya mau dan mampu menerjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural tersebut," tutur Ajib.
(Febrina Ratna)
