sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Penuhi Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak, Ini Strategi Menteri Basuki

Economics editor Heri Purnomo
26/05/2022 11:31 WIB
menurut Basuki, diperlukan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga kalangan swasta.
Penuhi Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak, Ini Strategi Menteri Basuki (foto: MNC Media)
Penuhi Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak, Ini Strategi Menteri Basuki (foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengingatkan bahwa air bersih merupakan sumber kehidupan yang ketersediaannya harus diupayakan oleh semua pihak. Dengan memastikan ketersediaan air bersih, maka diyakini dapat turut meningkatkan kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Guna mewujudkan keinginan tersebut, menurut Basuki, diperlukan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga kalangan swasta. Karenanya, Basuki mengajak segenap Kementerian/Lembaga dan pihak swasta untuk dapat berkolaborasi bersama untuk kepentingan semua.

“Saya ingin mengajak Kemendikbud dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan inovasi sistem air minum dan sanitasi agar lebih efisien. Saya juga ingin mengajak Kemendes termasuk pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam pemeliharaan dan operasi hibah infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR,” ujar Menteri Basuki, dalam keterangan tertulis, Kamis (26/5/2022). 

Basuki mengatakan dengan program sanitasi dan air bersih pihaknya ingin memperkecil angka stunting (gagal tumbuh kembang pada balita) dan kemiskinan ekstrem. 

"Jadi ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik merupakan basic untuk kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR berkomitmen untuk menyediakan sanitasi layak dan air minum aman diwujudkan melalui pembangunan 61 bendungan, perbaikan kualitas danau-danau alami serta pembangunan intake di sungai.

Basuki menambahkan bahwa untuk mewujudkan akses air minum aman dan sanitasi layak sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan nomor 6, pembiayaannya tidak bisa dilakukan hanya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk itu, Menteri Basuki mengajak pihak swasta untuk ikut berpartisipasi.

“Saya ingin mengajak pihak swasta untuk berkolaborasi, untuk itu di Kementerian PUPR dibentuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang tugasnya menggali pembiayaan non-APBN. Preservasi jalan, pembangunan jalan tol, penyediaan air minum sudah kami lakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Saya ingin sanitasi juga bisa dilakukan dengan KPBU, kalau hanya mengandalkan APBN capaiannya akan lebih lambat dibanding dibantu dengan pembiayaan lain,” tutup Menteri Basuki. (TSA)

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement