Maulina Ulfa - Riset
Birmingham juga memiliki utang sebesar £760 juta yang menjadi tanggung jawab dewan per Juli 2023, berbarengan dengan disahkannya rancangan undang-undang tentang kesetaraan gaji yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Inggris sejak tahun 2012.
Perdana Menteri Rishi Sunak juga sempat menegaskan bahwa bantuan untuk kota tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah pusat.
“Bukanlah tugas pemerintah untuk memberikan dana talangan kepada dewan kota atas kesalahan pengelolaan keuangannya. Namun, masalah tata kelola dan akuntansi di Birmingham mencerminkan masalah yang dialami oleh semua otoritas Inggris yang telah menyatakan diri mereka bangkrut dalam lima tahun terakhir,” kata Sunak dikutip The Conversation, (6/9).
Dalam kasus ini, penelitian The Conversation menunjukkan betapa rapuhnya sistem pendanaan pemerintah daerah di Inggris.
Dewan kota di Inggris memiliki wewenang terbatas dalam meningkatkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran daerah.
