Wahyu Dwi Anggoro
IDXChannel - Perang antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel diperkirakan membayangi Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington DC minggu ini.
Dilansir dari The Financial Times pada Senin (13/4/2026), perang tersebut diprediksi meredam pertumbuhan ekonomi global dan mengerek inflasi.
Pertemuan akan digelar pada 13-18 April. Forum ini akan mempertemuan pemimpin ekonomi dan keuangan dari seantero dunia.
Perang di Timur Tengah muncul sebagai gangguan ekonomi besar ketiga dalam beberapa tahun terakhir, setelah pandemi Covud-19 dan perang Rusia-Ukraina.
Petinggi IMF dan Bank Dunia mengisyaratkan penurunan perkiraan pertumbuhan ekonomi global dan revisi ke atas proyeksi inflasi tahun ini, yang sebagian besar didorong oleh melonjaknya harga energi dan gangguan rantai pasokan yang terkait dengan konflik tersebut.
Proyeksi terbaru Bank Dunia menunjukkan pertumbuhan ekonomi di dunia berkembang akan melambat menjadi 3,65 persen pada 2026, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,0 persen. Dalam skenario konflik yang berkepanjangan, pertumbuhan dapat turun hingga 2,6 persen.
Sementara itu, inflasi global diperkirakan meningkat menjadi 4,9 persen tahun ini. Dalam skenario terburuk, angkanya bisa mendekati 6,7 persen.
IMFmemperingatkan bahwa sebanyak 45 juta orang dapat menghadapi kerawanan pangan akut jika konflik terus mengganggu pasokan pupuk dan rantai makanan. Krisis ini terjadi pada saat banyak negara berpenghasilan rendah sudah terbebani oleh tingkat utang publik yang mencapai rekor dan ruang fiskal yang terbatas.
IMF memperkirakan bahwa permintaan pembiayaan darurat dapat berkisar antara USD20 miliar hingga USD50 miliar dalam waktu dekat, terutama dari negara-negara pengimpor energi. Bank Dunia mengindikasikan bahwa pihaknya dapat memobilisasi hingga USD25 miliar untuk dukungan krisis segera, dengan kapasitas untuk meningkatkannya hingga USD70 miliar dalam waktu enam bulan jika kondisi memburuk.
Sejumlah ekonom mendesak pejabat pemerintah untuk menghindari subsidi berbasis luas yang dapat memicu inflasi, dan sebagai gantinya menganjurkan langkah-langkah yang ditargetkan dan sementara untuk melindungi populasi yang paling rentan. (Wahyu Dwi Anggoro)
