Michelle Natalia
IDXChannel - Salah satu tantangan yang kerap muncul dalam pembangunan infrastruktur adalah proses pengadaan tanah. Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum memberikan aturan mengenai mekanismenya.
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang merupakan salah satu special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan menjadi salah satu ini institusi penting dalam melakukan pendanaan lahan agar proses pengadaannya sejalan dengan proses konstruksi dan perencanaan infrastruktur.
“Khusus untuk pengadaan tanah yang diberikan APBN melalui LMAN sejak tahun 2016-2021 adalah Rp105,626 triliun. Di tahun 2022 ini direncanakan LMAN akan bekerja lagi menambah sekitar Rp28,84 triliun. Ini suatu jumlah yang sangat besar yang menunjukkan komitmen Pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,” jelas Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada Webinar Infrastruktur Untuk Indonesia, Rabu (2/3/2022).
Suahasil menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya tugas pemerintah pusat saja, namun juga bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu peran dari pemerintah daerah terus didorong agar mampu melakukan langkah kreatif dan inovatif terkait penciptaan infrastruktur.
Sejak tahun 2020, pemerintah pusat mulai memperkenalkan program pinjaman daerah yang merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Wamenkeu menyebut ini adalah upaya untuk memastikan pemerintah daerah mampu membangun infrastruktur dengan lebih cepat. Program ini, jelas Wamenkeu, dilaksanakan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang juga merupakan salah satu SMV Kementerian Keuangan.
