M Fadli Ramadan
“Sistem yang sekarang sudah kita terapkan digitalisasi SPBU itu tidak cukup, kita kaitkan dengan data-data Korlantas tidak cukup, kaitkan lagi dengan Samsat, tadi pak Riva menyampaikan berapa banyak, berapa ratus, berapa ribu, nopol kendaraan yang akhirnya harus kita coret karena itu adalah nopol palsu yang dibuat sendiri,” tuturnya.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menjelaskan dari hasil seleksi tersebut, terdapat 228 ribu kendaraan atau nomor polisi yang diblokir karena tidak terdaftar pada data Korlantas.
Pemblokiran juga dilakukan pada sekitar 32 ribu kendaraan dalam penyaluran BBM subsidi. Puluhan ribu kendaraan itu diblokir karena diduga melakukan kecurangan saat mengisi BBM subsidi hingga diduga pemalsuan dokumen.
“Ini dikarenakan beberapa hal, yang pertama adalah tidak sesuai data Korlantas. Lalu ini diindikasikan melakukan pengisian berulang-ulang. Lalu foto indikasi diedit, yang dimasukkan data kendaraan yang disampaikan terindikasi palsu,” ujar Riva.
Modus “Helikopter” atau pengisian BBM subsidi berulang kali adalah menggunakan kendaraan yang sama atau dalam jumlah yang besar sekaligus. Penyelewengan ini membuat penyaluran BBM subsidi menjadi tidak tepat sasaran.
