Oktiani Endarwati
IDXChannel - Pemerintah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 dengan porsi penambahan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 51,6% atau lebih besar dibandingkan penambahan pembangkit fosil sebesar 48,4%.
Target bauran EBT dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) adalah 23% pada tahun 2025, sementara realisasi yang hingga akhir 2020 baru mencapai sekitar 14%. Untuk itu, perlu perhatian serius dari pemerintah untuk penyediaan tenaga listrik ke depan.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang mengatakan, perlu adanya insentif yang diberikan pemerintah agar investasi di sektor EBT bisa jauh lebih meningkat dibandingkan sebelumnya.
"Ke depannya perlu dilakukan terobosan-terobosan dan ini memerlukan upaya semua pihak. Bukan hanya dari sisi investasi tetapi juga regulasi dan insentif perlu ditingkatkan ke depan," ujarnya dalam Market Review IDX Channel, Jumat (8/10/2021).
Dia melanjutkan, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan porsi EBT. Misalnya, perizinan di beberapa area yang tidak masuk dalam rencana tata ruang seperti pengembangan energi panas bumi geothermal yang letaknya masih di hutan lindung.
"Itu membutuhkan suatu perizinan dari pemerintah yang akhirnya perlu diusahakan adanya regulasi-regulasi yang mendukung," tuturnya.
Tantangan lainnya adalah tingkat keekonomian dari pembangkit EBT masih belum kompetitif dibandingkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Di sisi lain, pembangkit EBT bersifat intermiten seperti pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) yang bergantung pada cuaca.
"PLTS ini potensinya sangat besar tetapi surya itu tidak terus menerus. Mungkin hanya bisa dilakukan dari pagi sampai siang. Sementara malam memerlukan battery storage yang bagus. Ini sesuatu yang berbeda dengan PLTU batu bara," jelas Arthur.
(SANDY)
