Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai ruang fiskal pemerintah cukup sempit jika ingin menambah porsi APBN dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Bhima mengatakan kekuatan fiskal pemerintah masih dibutuhkan untuk program perlindungan sosial (perlinsos) di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil saat ini. Bahkan badai PHK yang saat ini tengah terjadi seharusnya bisa menjadi perhatian yang lebih intens untuk pemerintah.
"Karena APBN sekarang meskipun menikmati booming komoditas, tetapi pengeluaran untuk subsidi energi masih besar, perlindungan sosial untuk pendidikan, birokrasi, itu butuhnya cukup besar," ujar Bhima saat dihubungi MNC Portal, Rabu (14/12/2022).
Belum lagi, pemerintah juga harus membayar beban bunga utang tahun depan sekitar Rp400 triliun. Hal itu bahkan bisa lebih besar lantaran harus menyesuaikan kenaikan suku bunga suatu negara.
"Hal itu yang harus dipikirkan kalau untuk menambah porsi APBN dalam pembangunan IKN Nusantara," lanjutnya.
