Suparjo Ramalan
IDXChannel – Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut bakal membentuk superholding BUMN. Lembaga baru ini bakal menggantikan Kementerian BUMN selaku pemegang saham perusahaan pelat merah.
Associate Director BUMN Research UI, Toto Pranoto menilai, perubahan Kementerian BUMN menjadi superholding harus memiliki payung hukum alias regulasi, terutama kebijakan otoritas menyangkut perubahan nomenklatur.
Menurutnya, bila pemerintah memutuskan mengubah nomenklatur dari Kementerian BUMN menjadi badan baru, maka badan tersebut perlu dibentuk.
“Ya, kalau misalnya nomenklatur berubah menjadi badan, ya kan berarti pengelola menjadi badan ya, bukan lagi Kementerian BUMN,” ujar Toto saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).
Kendati begitu, perubahan harus dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Toto menilai, pemerintah tidak perlu melakukan perubahan secara ekstrem. Dalam konteks transisi, posisi Kementerian BUMN tetap diperlukan sebagai regulator atau policy maker.
