Bubarkan Kementerian BUMN, Ahok Minta Ganti Jadi Superholding

Market News
Shifa Nurhaliza
Kamis, 24 September 2020 15:00 WIB
Mantan Sekretaris BUMN Said Didu (periode 2005-2010) mengatakan bahwa pembubaran Kementerian BUMN untuk digantikan dengan superholding sulit dilakukan.
Bubarkan Kementerian BUMN, Ahok Minta Ganti Jadi Superholding. (Foto: Ist)

IDXChannel – Munculnya isu terkait pembentukan superholding untuk menggantikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah mencuri perhatian sejak 2009 silam saat isu ini menjadi bola panas dimasa jabatan Sofyan Djalil sebagai Menteri BUMN.

Dalam program Market Review IDX Channel, Kamis (24/9/020), Mantan Sekretaris BUMN Said Didu (periode 2005-2010) mengatakan bahwa pembubaran Kementerian BUMN untuk digantikan dengan superholding sulit dilakukan.

Said beralasan bahwa posisi Kementerian BUMN tidak hanya diperkuat oleh UU Nomor 19 Tahun 2003 tapi juga oleh UU Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003.

"Nah, kenapa Kementerian BUMN masih tetap ada dan superholding tidak bisa terwujud? Penyebab utamanya adalah karena masih ada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan UU Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003," tambah Said.

Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan, sebab ia menilai banyak BUMN yang memiliki tata kelola yang buruk.

Ahok mengusulkan ratusan BUMN lebih baik dikelola pihak-pihak yang profesional. “Indonesia seharusnya bisa meniru apa yang dilakukan Singapura, contohnya dengan membentuk Temasek, perusahaan investasi pemerintah Singapura,” jelasnya dalam akun youtube POIN, pada Rabu (16/9/2020).

Selain itu, Ahok juga mengungkapkan sejumlah aib yang dimiliki Pertamina, "dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke Menteri karena yang menentukan Menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian,” jelas Ahok. (*)

Baca Juga