Dia pun menyoroti praktik pengadaan barang oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dinilai masih dilakukan secara terpisah meski barang yang dibeli memiliki spesifikasi sama.
"Selama ini, terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama tapi membeli sendiri-sendiri," katanya.
Menurut Prabowo, pengadaan secara terpisah membuat proses pembelian berulang, jumlah pengadaan terpecah, dan daya tawar pemerintah menjadi lemah.
"Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang, karena jumlahnya terpecah, dan daya tawar negara menjadi lemah," ujarnya.
Karena itu, Prabowo meminta praktik tersebut dihentikan agar penggunaan APBN lebih efisien.
"Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara," kata dia.
(Dhera Arizona)