Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) telah melaksanakan pemasangan bilah terakhir dan tertinggi (topping off) di Sayap Barat Selubung Garuda bangunan Istana Negara dan Kantor Presiden. Ini merupakan pemasangan bilah ke-4.650.
Pemasangan tersebut turut disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sekaligus Plt Kepala OIKN dan Nyoman Nuarta, perupa yang merancang dan membuat bilah-bilah tembaga pembentuk Sayap Garuda.
"Alhamdulillah, kita melihat pemasangan bilah ke-4.650 yang menandai selesainya pembangunan gedung Kantor Presiden di KIPP IKN," kata Basuki dalam keterangannya, Jakarta, Senin (21/7/2024).
Basuki memastikan interior Istana Presiden di IKN 100 persen akan menggunakan produk dalam negeri. Hal tersebut bertujuan agar pengusaha dalam negeri, terutama produsen produk konstruksi, bisa mendapatkan kue pembangunan atau keuntungan dari adanya pembangunan proyek ibu kota baru.
"Untuk TKDN saya ingin terus mendorong semangat kita menggunakan TKDN atau produk dalam negeri, Istana Presiden, Kantor Presiden insyaallah 100 persen interiornya akan memakai produk dalam negeri," ujar dia.
Dia menambahkan, pembangunan Gedung Kantor Presiden sudah dibuat langsung oleh desainer dalam negeri, Nyoman Nuarta yang juga mendesain jembatan di ruas Jalan Tol IKN. Pada bagian gedung dilengkapi dengan modul bilah sebanyak 4.650 bilah yang nantinya akan membentuk lambang burung garuda yang menjadi facade dari gedung Kantor Presiden.
Pembangunan Kantor Presiden di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur dengan kontraktor pelaksana PT PP-WIKA KSO. Anggaran pembangunannya bersumber dari APBN senilai Rp1,56 triliun.
Pembangunan Kantor Presiden nantinya terdiri dari lobi utama, kantor atau ruang kerja Presiden, ruang rapat kabinet, ruang drop off Presiden, ruang audiensi, ruang press conference, dan lobi penerimaan kanan.
Sekedar informasi tambahan, pembangunan Istana Negara dan Kantor Presiden di IKN memiliki nilai kontrak Rp1,5 triliun dengan estimasi waktu pengerjaan selama 720 hari kalender.
(YNA)
