Rizky Fauzan
Sebagaimana diketahui, Komisi VII DPR RI sepakat dengan Dirut PT Bukit Asam Tbk untuk mengajukan pembatalan surat PT Bukit Asam Tbk Nomor T/0246.J/0100/PU.01/X/2022 kepada Menteri ESDM perihal PTBA tidak menindaklanjuti penawaran prioritas WIUPK Kohong Telakon.
“Selama putusan PTUN itu dibanding oleh Kementerian ESDM, putusan dasar tetap berlaku. Jadi kita tidak bisa berpegang terhadap putusan PTUN itu, kecuali itu sudah inkracht,” ucap Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto. (RRD)
