Pembenahan instrumen pelaporan keuangan ini diposisikan sebagai basis data penting sebelum Danantara mengeksekusi kebijakan strategis jangka panjang. Penataan ini krusial mengingat Pos Indonesia memegang peran penting dalam kelancaran distribusi logistik nasional.
Selain menata pencatatan transaksi, penguatan pengawasan ini ditujukan untuk meminimalkan potensi kebocoran anggaran pada setiap rantai lini bisnis. Langkah preventif tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas operasional jangka panjang di tengah ketatnya persaingan industri logistik saat ini.
"Melalui tata kelola dan audit yang kuat, kami terus mengawal program strategis termasuk streamlining dan hilirisasi agar berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta manajemen risiko yang kokoh," kata Dony.
Sebelumnya, pembenahan Pos Indonesia menjadi salah satu fokus yang terus dikawal oleh Danantara dan BP BUMN. Langkah ini menyusul laporan manajemen baru mengenai hasil audit berupa penyesuaian pembukuan untuk periode 2023, 2024, dan 2025 sebesar Rp9 triliun sebagai bagian dari pembersihan dan pemulihan catatan keuangan.
(NIA DEVIYANA)