Untuk memuluskan rencana tersebut, Kemenkeu berkomitmen menghibahkan aset-aset properti milik negara yang saat ini dalam status menganggur (idle) untuk disulap menjadi markas operasional AIIB di Jakarta dengan target operasional pada Juni tahun depan.
"Kita janji ke mereka akan sediakan tanah dan bangunan untuk mereka untuk mereka pakai. Saya juga punya aset-aset yang enggak ke pakai. Enggak apa-apa biar mereka punya kantor cabang di sini sehingga ASEAN dilayani dari Jakarta. Maunya saya begitu," imbuh Purbaya.
Komitmen kerja sama jangka panjang ini merupakan salah satu hasil nyata (deliverables) dari rangkaian kunjungan kerja bilateral Purbaya ke Beijing, China, beberapa waktu lalu. Pendanaan ini secara resmi diikat ke dalam skema Multi-Year Rolling Pipeline untuk periode pengawasan tahun 2025-2029.
Pemerintah optimistis masuknya institusi finansial sekelas AIIB ke dalam struktur pembiayaan domestik akan mempercepat eksekusi proyek strategis nasional tanpa mengganggu keberlanjutan stabilitas fiskal APBN.
"Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar USD17 miliar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara 2025-2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia," kata Purbaya.
(Febrina Ratna Iskana)